Apakah Kesiapan Cybersecurity di Indonesia Sudah Cukup?

Legalitas Hukum Cybersecurity di Indonesia

Undang-Undang yang membahas perilaku pengguna internet di dunia maya di Indonesia merupakan salah satu yang dasar hukum yang memiliki berbagai cacat dan cela. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 merupakan beberapa hukum terkait dengan perilaku pengguna internet di dunia maya – termasuk sebagai dasar hukum yang mengatur mengenai cybersecurity dan cybercrime – dan merupakan salah satu dasar hukum yang sulit dijadikan acuan memandangkan cepatnya perkembangan teknologi dan informasi.

Meskipun dengan adanya amandemen pada Undang-Undang No. 19 tahun 2016 yang merevisi pasal-pasal yang ada, namun pembaruan ini tidak lebih dari perbaikan terkait pasal-pasal yang multitafsir, pelanggaran di media sosial, serta pembaruan peran pemerintah dalam perihal dunia maya. Hukum yang sementara ini berlaku tidak secara spesifik dan eksplisit membahas mengenai permasalah terkait cyber security dan cybercrime maupun dengan terminologi terkait domain tersebut, hal ini dapat berdampak pada kredibilitas dan kapabilitas pemerintah dalam menanggulangi aksi kriminal yang menggunakan teknologi mutakhir sebagai media perantaranya.

Global Cybersecurity Index

Keberadaan dasar hukum yang kuat juga berkaitan secara langsung dengan kesadaran masyarakat awam terhadap permasalahan yang ada terkait dengan cybersecurity. Secara global, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran sebuah negara dalam mengedepankan inisiasi terkait cybersecurity. International Telecommunication Union (ITU) – yang merupakan badan dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengurusi perihal terkait informasi dan teknologi komunikasi – membentuk Global Cybersecurity Index (GCI). Nilai GCI merupakan indeks kesiapan dan komitmen sebuah negara dalam menghadapi permasalahan cybersecurity yang direpresentasikan dengan skala 0-1.

Secara garis besar, GCI menentukan nilai indeks berdasarkan pada legalitas institusi hukum yang ada dalam menghadapi cybersecurity dan cybercrime (legal), institusi teknis serta kerangka kerja nasional (technical), keberadaan strategi nasional dalam mencegah dan menanggulangi  kasus cybersecurity dan cybercrime (organizational), keberadaan penelitian, pengembangan, pendidikan, serta pelatihan nasional dalam bidang cybersecurity dan cybercrime (capacity building), serta keberadaan kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam mencegah cybersecurity dan cybercrime (cooperation).

GCI mengklasifikasikan tingkat kesiapan masing-masing negara menjadi 3 tingkatan, initiating, maturing, dan leading, berdasarkan pada tingkat komitmennya dalam menghadapi permasalahan cybersecurity dan cybercrime.

Heatmap GCI secara Global pada tahun 2017.

Indonesia dalam GCI

Mengacu pada Brahima (2017), dengan menggunakan GCI, pada tahun 2017, Indonesia menempati urutan ke-70 secara global dan urutan ke-16 dari 39 negara di Asia serta Pasifik dengan nilai 0,424, nilai ini juga menempatkan Indonesia di dalam tingkat maturing dalam klasifikasi GCI. Jauh dibawah dari Singapura (0,925) yang juga merupakan negara dengan indeks GCI terbaik di dunia, maupun Malaysia (0,893) yang menduduki posisi ke-3 secara global dan ke-2 di Asia Pasifik.

Secara spesifik, Pada aspek legalitasnya, Indonesia cenderung memiliki beberapa permasalahan terkait dengan legislasi dan pelatihan profesional yang terkait cybersecurity dan cybercrime. Tidak adanya Cyber Incident Response Team (CIRT) secara regional, standarisasi organisasi maupun pekerjaan, serta tidak adanya perlindungan anak secara online di dunia maya menunjukkan bahwa Indonesia tidak siap dari segi teknis cybersecurity dan cybercrime. Begitu pula dengan tidak adanya strategi nasional maupun badan khusus penanganan cybersecurity dan cybercrime secara nasional menunjukkan permasalahan dari segi organisasinya. Secara praktisnya, Pendidikan terkait cybersecurity dan cybercrime serta praktek dunia nyata baik pada industri, pemerintahan, serta implementasinya pada kehidupan sehari-hari masih sangat kurang. Dari sudut pandang kerjasama, Indonesia masih belum banyak menjalin kerjasama terkait permasalahan di bidang cybersecurity dan cybercrime.

Pemerintah seharusnya memiliki peran yang penting dalam memperkuat keamanan dan kesiapan cybersecurity dan cybercrime di Indonesia, dengan melakukan berbagai perbaikan dari hasil spesifik indeks GCI. Namun dengan banyaknya polemik dan permasalahan sosial di Indonesia, kecil kemungkinan kesiapan cybersecurity dan cybercrime di Indonesia membaik dalam waktu yang singkat.

Sign Up for Our Newsletters

Get the recent Newsly updates to your mailbox.

You May Also Like

Hacker, Dipenjarakan atau Dipekerjakan?

Beberapa tahun belakangan ini, banyak di berbagai media online memberitakan sekumpulan remaja…

Sudah Siapkah Startup di Indonesia akan Serangan Cyber Fraud?

Seringkali ketika menjumpai CTO (Chief Technology Officer) dari berbagai startup di Indonesia, yang…

Kasus Pencurian Kartu Kredit di Indonesia dan Objek Kambing Hitam yang Keliru

Mengutip dari Wikipedia, Sistem kartu kredit adalah suatu jenis penyelesaian transaksi ritel (retail)…

Minimnya Kesadaran Dalam Menggunakan Produk Bajakan di Indonesia

Penggunaan software bajakan adalah fenomena yang seringkali dilakukan oleh masyarakat yang hidup…