Jakarta, Spoiler.id – Istilah “standar ganda” kerap digunakan untuk menggambarkan praktik politik luar negeri yang tidak konsisten, seperti yang acap kali disematkan pada Amerika Serikat. Negara itu kerap mengusung nilai demokrasi dan hak asasi manusia, namun tidak jarang kebijakan dan tindakannya bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.
Fenomena serupa kini menjadi sorotan dalam konteks hubungan perdagangan bilateral Indonesia dengan Israel dan Palestina. Di satu sisi, Indonesia terus menyuarakan dukungan kuat terhadap kemerdekaan Palestina. Namun di sisi lain, nilai perdagangan Indonesia dengan Israel justru menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir.
Data perdagangan menunjukkan, nilai ekspor Indonesia ke Israel mencapai lebih dari 182 juta dolar AS pada 2024, meningkat tajam dibandingkan 2019. Sementara impor dari Israel juga mengalami lonjakan lebih dari dua kali lipat pada periode yang sama. Hal ini menempatkan Indonesia dalam posisi surplus dagang dengan Israel.
Sebaliknya, nilai perdagangan antara Indonesia dan Palestina justru mengalami penurunan. Ekspor Indonesia ke Palestina tercatat menyusut lebih dari 60 persen dalam lima tahun terakhir, menunjukkan penurunan perhatian dalam aspek ekonomi terhadap negara sahabat tersebut.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan moral dan diplomatik. Ketika Indonesia gencar menyuarakan solidaritas terhadap Palestina, namun tetap mempertahankan hubungan dagang yang menguntungkan dengan Israel — negara yang terus dikecam atas agresinya terhadap rakyat Palestina — maka perlu ada evaluasi serius atas konsistensi sikap kebijakan luar negeri Indonesia.
Perdagangan merupakan salah satu sumber utama pendapatan Israel, yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk penguatan militer. Oleh karena itu, kebijakan perdagangan tidak dapat dilepaskan dari implikasi politik dan kemanusiaan.
Dalam semangat kemanusiaan dan konstitusi, Indonesia perlu meninjau ulang kebijakan dagangnya sebagai bagian dari strategi diplomasi solidaritas. Menyelaraskan antara sikap politik dan praktik ekonomi menjadi langkah penting untuk menegaskan komitmen terhadap perjuangan Palestina.
Selain itu, Indonesia dapat menginisiasi langkah kolektif di lingkup Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk membentuk misi perdamaian independen. Mekanisme ini dapat mencontoh pembentukan pasukan pemantau gencatan senjata oleh komunitas regional lain, seperti yang pernah dilakukan ECOWAS di Afrika Barat.
Langkah tersebut tidak hanya menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga perdamaian, namun juga mempertegas peran strategis Indonesia dalam percaturan geopolitik internasional yang menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia.
Solidaritas kemanusiaan terhadap Palestina bukan sekadar pernyataan politik, melainkan amanat konstitusi dan cermin jati diri bangsa. Sudah saatnya Indonesia mengambil sikap yang lebih tegas, tidak hanya di forum internasional, tetapi juga dalam kebijakan ekonomi yang selaras dengan perjuangan kemanusiaan.
Oleh : Andi Kurniawan, Dosen Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta
