Jakarta, Spoiler.id – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif penuh untuk mengevaluasi dan mengganti para menteri dalam kabinetnya. Namun ia menekankan pentingnya evaluasi dilakukan berdasarkan indikator yang objektif, terukur, dan transparan.
“Presiden memiliki hak prerogatif untuk melakukan evaluasi atas kinerja para menteri, sebab para menteri dipilih dan diangkat oleh Presiden,” ujar Said Abdullah dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Minggu (19/10).
Ia menambahkan, menteri merupakan pembantu Presiden, sehingga keputusan untuk mempertahankan atau mengganti mereka sepenuhnya berada di tangan kepala negara berdasarkan pertimbangan strategis.
Lebih lanjut, Said menyoroti pentingnya penggunaan indikator kinerja utama atau **Key Performance Indicator (KPI)** sebagai alat evaluasi. Menurutnya, Presiden memiliki sejumlah lembaga pendukung seperti Kantor Staf Presiden (KSP), Sekretariat Kabinet, hingga staf khusus di berbagai bidang yang bisa menyusun KPI secara sistematis.
“Ukuran evaluasinya harus jelas, tidak subjektif. Dengan begitu, baik yang mengevaluasi maupun yang dievaluasi memiliki pegangan yang sama,” jelas legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Evaluasi Berdasarkan Data Kurangi Persepsi Subjektif
Said menilai, pendekatan berbasis indikator kinerja yang konkret dapat menghindarkan persepsi ketidakadilan atau penilaian sepihak dalam proses perombakan kabinet (reshuffle). Sistem ini, lanjutnya, akan memberi kejelasan bagi para menteri bahwa evaluasi dilakukan berdasarkan data, bukan sekadar pertimbangan politik atau opini publik.
“Jika ada menteri yang terkena reshuffle karena kinerjanya, maka ia tidak akan merasa dijadikan kambing hitam atau disingkirkan secara sepihak. Itu akan membuat proses reshuffle lebih profesional,” kata Said.
Ia juga mengingatkan bahwa evaluasi berbasis data dan transparansi sangat penting untuk menghindari pola kerja yang bersifat kamuflatif atau sekadar membangun citra politik, namun minim dampak terhadap kebijakan publik dan kesejahteraan rakyat.
Menurutnya, model evaluasi yang jelas dan sistemik akan mendorong para menteri agar bekerja sejalan dengan visi besar Presiden dalam Asta Cita, khususnya dalam hal pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Langkah ini juga akan menghindarkan Presiden dari keliru menilai anak buah yang tampak sibuk di permukaan, tetapi tidak memberikan hasil nyata bagi rakyat,” pungkas Said.
