Jakarta, Spoiler.id – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Yahya Zaini meminta pemerintah melakukan audit terhadap 6.877 dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila ditemukan indikasi kejanggalan atau penyimpangan dalam proses pembayaran.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul terungkapnya potensi pemborosan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp1 triliun per bulan akibat membengkaknya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah.
“Jika terdapat kejanggalan atau penyimpangan pembayaran hendaknya dilakukan audit terhadap ribuan dapur tersebut,” kata Yahya Zaini di Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Menurut dia, Badan Gizi Nasional (BGN) harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan pembayaran kepada dapur-dapur pelaksana Program MBG agar penggunaan anggaran negara tetap tepat sasaran.
Yahya menegaskan setiap pembayaran harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku serta disesuaikan dengan pengeluaran riil yang dilakukan oleh masing-masing dapur.
“BGN harus berhati-hati dan memastikan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak asal bayar, pembayaran harus sesuai dengan pengeluaran yang dilakukan oleh setiap dapur,” ujarnya.
Politikus Partai Golkar tersebut juga meminta BGN memberikan sanksi tegas apabila hasil audit menemukan adanya pelanggaran atau penyimpangan dalam pengelolaan dapur MBG.
“Jika terbukti terjadi penyimpangan sebaiknya dapur tersebut diberikan sanksi seperti pemberhentian sementara,” katanya.
Selain audit, Yahya mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Program MBG agar persoalan serupa tidak kembali terjadi pada masa mendatang.
Menurut dia, pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan seluruh pelaksanaan program berjalan sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas.
“Perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap tata kelola MBG, dilakukan evaluasi secara ketat, dan dipastikan pengelolaan sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Ia menilai terungkapnya persoalan tersebut harus menjadi momentum bagi BGN untuk melakukan pembenahan sistem, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara.
“Ini momentum bagi BGN untuk berbenah diri, memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan yang ada. Jangan sampai kasus kelebihan bayar atau pemborosan terjadi lagi ke depan. BGN harus konsisten dengan kebijakan untuk melakukan efisiensi,” kata Yahya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan potensi pemborosan anggaran akibat membengkaknya jumlah SPPG mencapai sekitar Rp1 triliun setiap bulan.
“Berarti kalau satu tahun berapa itu, Rp12 triliun. Nah ini, maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan,” ujar Zulkifli Hasan usai rapat Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil bersama Kepala BGN Nanik S Deyang di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Pemerintah kini tengah melakukan penataan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program MBG guna memastikan layanan pemenuhan gizi berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan pemborosan anggaran negara.
