Jakarta, Spoiler.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur Pendidikan Antikorupsi.
Perpres ini dinilai penting sebagai payung hukum agar pendidikan antikorupsi bisa menjadi bagian kurikulum nasional secara resmi dan menyeluruh.
“Secara jangka panjang, KPK ingin ada Perpres sendiri terkait pendidikan antikorupsi. Kami butuh payung hukum yang lebih kuat dari atas supaya ke bawah semakin lancar,” kata Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, Sabtu (7/6/2025).
Wawan menjelaskan bahwa KPK telah melibatkan sejumlah kementerian strategis, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
Sinergi ini diwujudkan dalam Nota Kesepahaman bersama yang bertujuan mengatur secara teknis kurikulum pendidikan antikorupsi.
“Nota Bersama itu untuk memperkuat kami dan stakeholder terkait untuk bersama-sama menindaklanjuti secara teknis,” ungkap Wawan.
Selain itu, KPK telah menyusun buku panduan pendidikan antikorupsi yang disesuaikan dengan tiap jenjang pendidikan, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga perguruan tinggi. KPK juga menyiapkan pelatihan bagi para pengajar agar nilai-nilai antikorupsi dapat terinternalisasi dalam proses pembelajaran secara efektif.
“Kami sudah membuat panduan untuk sekolah, bekerja sama dengan pakar dan akademisi tentang bagaimana menjalankan pendidikan antikorupsi baik di pendidikan dasar dan tinggi,” tutur Wawan.
Upaya ini menjadi bagian dari strategi KPK untuk memperkuat budaya antikorupsi sejak dini melalui sistem pendidikan nasional, dengan harapan mencetak generasi penerus yang memiliki integritas tinggi dan menolak praktik korupsi.
Pewarta: Syafri Yantoni
Editor : DestyDwi Fitria
COPYRIGHT © SPOILER 2025
