Jakarta, Spoiler.id – Satu bulan setelah dikirimnya surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke MPR dan DPR RI oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, pembahasan resmi oleh lembaga legislatif belum juga dimulai. Pimpinan DPR RI pun menyatakan surat tersebut segera dibahas sesuai mekanisme yang berlaku.
Surat bertanggal 26 Mei 2025 tersebut ditujukan kepada Ketua MPR RI dan Ketua DPR RI, dengan permintaan agar parlemen memproses pemakzulan Wapres Gibran berdasarkan ketentuan hukum.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, hingga saat ini dirinya belum membaca surat tersebut karena masih berada di bagian tata usaha DPR.
“Belum lihat, ini baru masuk masa sidang. Semua surat yang diterima saat reses masih ada di tata usaha,” ujar Puan usai memimpin rapat paripurna pembukaan masa sidang, Selasa (24/6/2025).
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Ia mengakui surat tersebut belum sampai ke meja pimpinan DPR dan masih berada di Sekretariat Jenderal.
“Kalau sudah dikirim ke pimpinan, akan dibahas dalam rapat pimpinan (rapim) dan badan musyawarah (Bamus) DPR sesuai prosedur. Mungkin besok atau pekan depan,” ungkap Dasco.
Namun, Dasco menegaskan bahwa pembahasan terhadap surat seperti ini harus dilakukan secara hati-hati dan cermat, mengingat banyaknya surat serupa yang dikirim oleh kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai purnawirawan.
“Kami menerima cukup banyak surat yang mengatasnamakan forum purnawirawan. Jadi, semua harus disikapi secara objektif, dengan kajian yang cermat sebelum diputuskan langkah selanjutnya,” jelasnya.
Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI melalui Sekretarisnya, Bimo Satrio, telah mengonfirmasi bahwa surat usulan pemakzulan telah dikirim pada Senin, 2 Juni 2025 ke Sekretariat Jenderal MPR dan DPR RI, dan telah diterima secara resmi.
“Ya, betul sudah dikirim sejak Senin. Ada tanda terimanya dari DPR, MPR, dan DPD,” kata Bimo, (3/6/2025).
Surat tersebut ditandatangani oleh empat tokoh purnawirawan TNI, yakni Jenderal (Purn) Fachrul Razi, Marsekal (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana (Purn) Slamet Soebijanto. Mereka menyampaikan kesiapan Forum untuk hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) guna menjelaskan alasan dan dasar usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran.
Proses ini menandai dinamika baru dalam lanskap politik nasional, sekaligus menguji mekanisme konstitusional dan ketegasan DPR RI dalam merespons aspirasi publik dan elemen strategis masyarakat.
Pewarta: Syafri Yantoni
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © SPOILER 2025
