Jakarta, Spoiler.id – Anggota Komisi III DPR RI, Muhamad Nasir Djamil, menegaskan pihaknya siap melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset usai diserahkan Badan Legislasi (Baleg).
“Tentu kalau sikap Baleg menyatakan rencana pembahasan RUU Perampasan Aset bisa diserahkan ke Komisi III, maka pimpinan dan anggota Komisi III siap menjalankan tugas itu,” kata Nasir di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Saat ini, Komisi III tengah menuntaskan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang ditargetkan rampung bersamaan dengan RUU KUHP pada awal 2026. Namun, Nasir memastikan pembahasan RUU Perampasan Aset dapat berjalan paralel dengan agenda revisi KUHAP.
“Secara teknis bisa paralel. Tinggal melihat mana yang harus diprioritaskan lebih dahulu, apakah KUHAP atau perampasan aset,” ujarnya.
Politikus PKS itu menegaskan, isu krusial dalam RUU Perampasan Aset akan dibahas mendalam melalui panitia kerja (panja). Menurutnya, yang terpenting adalah memastikan amanat Presiden Prabowo Subianto terkait pembentukan UU ini benar-benar ditindaklanjuti DPR sebagai lembaga legislator.
“Itu nanti dibahas di panja. Yang penting ada kemauan, lalu kemauan itu dikelola dan dijaga agar harapan Presiden Prabowo bisa ditindaklanjuti oleh DPR,” tegas Nasir.
Target Rampung 2025
Sebelumnya, DPR RI dan pemerintah bersepakat menuntaskan pembahasan RUU Perampasan Aset pada 2025. Hal itu ditegaskan Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, usai rapat kerja evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (9/9/2025).
“Targetnya tahun ini semuanya harus dibereskan. Kita ingin memastikan pembahasan berjalan meaningful,” ujar Bob.
Keseriusan DPR mengawal RUU Perampasan Aset dinilai menjadi momentum penting dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan mengembalikan aset negara yang selama ini dikuasai secara ilegal.
Pewarta: Restu Edi
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © SPOILER 2025
