Bengkulu, Spoiler.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bengkulu menegaskan bahwa keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang kini mulai tersebar hingga tingkat desa dan kelurahan membuktikan bahwa akses keadilan tidak harus terpusat di kota besar.
“Posbankum membuktikan bahwa akses keadilan tidak harus terpusat di kota. Ketika layanan hukum ditempatkan di desa, masyarakat kecil tidak lagi terhalang oleh jarak, biaya, dan birokrasi,” kata Kepala Kanwil Kemenkumham Bengkulu, Zulhairi, di Bengkulu, Sabtu.
Ia menjelaskan bahwa penguatan Posbankum di tingkat desa dan kelurahan merupakan model ideal yang dapat menjadi rujukan nasional dalam mengatasi kesenjangan layanan hukum di daerah terpencil. Menurut dia, keberadaan Posbankum di Bengkulu telah menjadi garda terdepan masyarakat dalam memperoleh layanan bantuan hukum.
Posbankum sendiri merupakan program pemerintah yang dirancang untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan layanan hukum.
“Kanwil Kemenkumham Bengkulu memberikan apresiasi penuh dan siap mendukung replikasi kebijakan ini di seluruh wilayah di Indonesia,” ujar Zulhairi.
Sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM meresmikan pembentukan Posbankum di seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Gorontalo. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah memperluas akses keadilan hingga ke tingkat akar rumput.
“Pembentukan Posbankum adalah jawaban konkret negara untuk memastikan setiap warga memperoleh keadilan substantif. Keadilan itu tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga berlandaskan moral, etika, dan kearifan lokal,” kata Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas.
Dengan total 729 desa dan kelurahan, Gorontalo menjadi salah satu dari 26 provinsi yang telah mencapai cakupan 100 persen Posbankum. Secara nasional, jumlah Posbankum kini mencapai 70.120 unit atau 83,51 persen dari total 83.946 desa dan kelurahan di Indonesia.
