Jakarta, Spoiler.id – Dari Jakarta hingga Paris, dari Kathmandu hingga Manila, dunia kembali diguncang gelombang protes besar-besaran. Gedung parlemen dibakar, perdana menteri dipaksa mundur, dan jutaan orang turun ke jalan menyuarakan kekecewaan mendalam. Fenomena ini mengingatkan pada momen demokratisasi besar di abad lalu, seperti Revolusi Anyelir di Portugal 1974, runtuhnya Tembok Berlin 1989, atau reformasi Indonesia 1998. Namun, kali ini ada perbedaan fundamental.
Samuel Huntington, ilmuwan politik Harvard, pernah mendokumentasikan Gelombang Ketiga Demokratisasi (1974–1990-an) yang melahirkan lebih dari 60 negara demokratis. Kala itu, optimisme merebak hingga Francis Fukuyama menyebut demokrasi liberal sebagai “akhir sejarah”. Tetapi, gelombang protes hari ini justru muncul di negara-negara yang sudah demokratis secara prosedural.
Demokrasi Dipertanyakan
Di Jakarta, percikan protes bermula dari tunjangan DPR senilai Rp50 juta di tengah pemotongan anggaran pendidikan dan kesehatan. Tragedi meninggalnya Affan Kurniawan (21), pengemudi ojek daring, memperbesar kemarahan publik hingga ratusan ditahan dan gedung pemerintah dibakar.
Di Nepal, pemicu protes adalah pelarangan media sosial oleh pemerintah. Generasi muda menilai kebijakan ini simbol bobroknya politik yang dikuasai “nepo kids” (anak pejabat korup), sementara pengangguran pemuda mencapai 20 persen. Protes berdarah menewaskan 19 orang dan memaksa Perdana Menteri K.P. Sharma Oli mundur.
Di Filipina, aktivis memanfaatkan TikTok dan Instagram untuk membongkar gaya hidup mewah keluarga pejabat, memperlihatkan kontras dengan rakyat miskin yang menjadi korban banjir akibat proyek infrastruktur bermasalah.
Sementara Thailand menghadirkan kompleksitas lain. Pemilu memang digelar, tetapi pemenang 2023 dihalangi membentuk pemerintahan oleh Senat yang ditunjuk militer. Rakyat menyadari, suara mereka kehilangan arti. Protes menuntut reformasi monarki pun meledak, menantang tabu tertinggi politik Thailand.
Bahkan Perancis tidak kebal. Gerakan Block Everything menolak kebijakan penghematan Presiden Emmanuel Macron, memperlihatkan krisis kepercayaan yang bersifat global.
Dari Bola Salju ke Algoritma
Huntington menekankan “efek bola salju” dalam demokratisasi: satu keberhasilan menginspirasi negara lain. Kini, bola salju itu berubah menjadi algoritma. Istilah nepo babies dari Filipina dalam hitungan hari dipakai aktivis Nepal. Taktik lifestyle policing menyebar lintas benua. Meme dan tagar memperkuat solidaritas transnasional, seperti yang terlihat dalam Milk Tea Alliance.
Respons Imun Demokrasi
Fenomena ini menunjukkan bahwa yang sedang berlangsung bukanlah gelombang demokratisasi baru, melainkan respons imun demokrasi global. Protes menjadi mekanisme pertahanan masyarakat sipil terhadap korupsi sistemik, elite yang tercerabut dari rakyat, dan kemunduran demokrasi (democratic backsliding).
“Ketika parlemen gagal mewakili rakyat, jalanan menjadi parlemen alternatif. Ketika peradilan tak mampu menindak koruptor, media sosial berubah menjadi pengadilan rakyat,” demikian analisis para pengamat politik.
Namun, perlawanan jalanan tanpa reformasi institusi juga berisiko menghancurkan tatanan sosial. Seperti demam yang terlalu tinggi bisa membunuh pasien, protes berlarut tanpa solusi justru dapat memperlemah demokrasi itu sendiri.
Pertanyaan Masa Depan
Kini, pertanyaannya apakah elite politik di Jakarta, Kathmandu, Manila, Bangkok, hingga Paris berani mendengar peringatan ini dan melakukan reformasi sejati? Ataukah mereka akan tetap memainkan sandiwara demokrasi hingga jalanan benar-benar menjadi satu-satunya parlemen tersisa?
Sejarah belum selesai ditulis. Namun satu hal pasti: dunia tidak sedang menyaksikan gelombang demokratisasi baru, melainkan perjuangan mempertahankan jiwa demokrasi itu sendiri di abad ke-21.
Oleh: Arif Darmawan, Dosen tetap di Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED)
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © SPOILER 2025
