Spoiler.id – Konsep mercusuar kerap menjadi metafora dalam membaca perjalanan politik Indonesia. Ia berdiri tegak di tepi sejarah: terang dari kejauhan namun kerap tidak menghangatkan rakyat di bawahnya. Dalam dunia politik, mercusuar menggambarkan orientasi pada simbol-simbol besar yang memukau, tetapi tidak selalu menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Sejarah Indonesia mencatat bahwa simbol kerap dijadikan alat untuk membangun imajinasi kolektif. Presiden pertama RI Soekarno menggunakan monumen, stadion, hingga bangunan monumental sebagai penanda bahwa Indonesia bukan bangsa kecil. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Benedict Anderson yang menyebut simbol sebagai bagian dari imajinasi kebangsaan pascakolonial.
Namun, cahaya simbol juga menciptakan bayangan. Herbert Feith dalam kajiannya menilai bahwa kegagalan demokrasi awal Indonesia bukan disebabkan minimnya gagasan besar, melainkan lemahnya administrasi dan institusi yang menopangnya.
Di era Soekarno, mercusuar itu menjelma dalam proyek GANEFO dan CONEFO yang dimaksudkan sebagai tandingan terhadap dominasi Barat. Namun di balik simbol perlawanan itu, kondisi ekonomi justru merosot dengan inflasi menembus ratusan persen pada 1965–1966. Cahaya simbol redup ketika dasar ekonomi tidak kuat menahan beban.
Memasuki Orde Baru, paradigma mercusuar bergeser. Simbol-simbol besar hadir dalam bentuk bendungan, jalan tol, dan proyek infrastruktur raksasa. Gaya kepemimpinan bergeser dari retorika revolusi ke teknokrasi pembangunan. Namun pola yang disebut Bent Flyvbjerg sebagai iron law of megaprojects kembali muncul: biaya membengkak, waktu molor, dan manfaat tidak sesuai harapan.
Kecenderungan itu berlanjut di era modern. Kota cerdas, kereta cepat, hingga pembangunan ibu kota baru dibingkai sebagai visi jangka panjang. Pertanyaannya tetap sama: apakah proyek-proyek itu benar-benar menerangi rakyat atau sekadar memantulkan bayang-bayang kekuasaan?
Retorika memainkan peran penting dalam politik mercusuar. Soekarno membangun pengaruh melalui pidato, sementara era digital kini melahirkan bentuk baru melalui komunikasi visual dan media sosial. Dalam pandangan Manuel Castells, kekuasaan bergerak melalui jaringan makna, bukan lagi semata institusi. Narasi menjadi alat untuk membentuk persepsi publik.
Namun setiap sinar selalu meninggalkan bayangan. Pembangunan berskala besar kerap menghasilkan dampak sosial: perpindahan warga, perubahan tata ruang, hingga hilangnya ruang hidup lokal. James C. Scott menyebut fenomena itu sebagai high modernism—kepercayaan bahwa dunia dapat diatur dari menara tinggi tanpa memperhatikan kearifan masyarakat di bawahnya.
Data Bank Dunia 2024 menunjukkan indeks Gini Indonesia berada di angka 34,9. Angka tersebut relatif stabil tetapi tidak menunjukkan penurunan signifikan, menandakan pertumbuhan belum sepenuhnya menyentuh pemerataan.
Di tengah kilau proyek dan narasi kemajuan, mercusuar politik juga menciptakan ilusi kedekatan. Publik melihat bangunan megah dan merasa bagian darinya, padahal jarak antara pengambil kebijakan dan kebutuhan dasar sering kali tetap lebar. Flyvbjerg mengingatkan bahwa sebagian besar megaproyek gagal memenuhi janji manfaat karena bias politik dan optimisme yang berlebihan.
Simbol tetap penting, namun legitimasi yang dibangunnya bersifat rapuh. Krisis ekonomi, kasus korupsi, atau bocornya data dapat meredupkan cahaya dalam sekejap. Robison dan Hadiz mencatat bahwa oligarki politik Indonesia mahir menggunakan simbol pembangunan untuk mempertahankan kekuasaan, sedangkan Feith menekankan perlunya politik administrasi—politik yang bertumpu pada efisiensi dan tanggung jawab.
Sejumlah pemikir menyoroti pentingnya etika dalam pembangunan. Goenawan Mohamad menyampaikan bahwa bangsa sering membangun lambang tanpa makna, sementara Soedjatmoko menekankan bahwa pembangunan sejati berakar pada manusia, bukan pada beton.
Pelajaran yang dapat dipetik jelas: bangsa yang terlalu sibuk membangun mercusuar berisiko melupakan pelita yang seharusnya menerangi rakyat. Kemajuan tidak diukur dari tinggi monumen, tetapi dari luasnya cahaya keadilan yang dirasakan masyarakat. Sebab kemajuan sejati lahir dari warga yang merasa dilihat dan didengar, bukan dari bangunan yang hanya bersinar di kejauhan.
Oleh: Firdaus Arifin, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan & Sekretaris APHTN HAN Jawa Barat
