Jakarta, Spoiler.id – Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan menggulirkan wacana penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Ia menilai teknologi tersebut dapat membantu kerja pemutakhiran data pemilih serta meningkatkan efisiensi proses pengawasan.
Dalam diskusi publik di Gedung Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Jakarta, Jumat, Irawan mengatakan bahwa pemanfaatan AI dapat diterapkan pada sistem pemutakhiran daftar pemilih tetap (DPT) yang selama ini masih dilakukan secara manual.
“Penggunaan AI itu bisa digunakan untuk penyelenggaraan pemilihan, misalnya pemutakhiran data DPT. AI dapat membantu membaca data di lapangan yang sulit diawasi secara manual,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa digitalisasi berbasis AI dapat mengurangi beban penyelenggara, sekaligus memperkuat prinsip pemilu yang jujur dan adil. Menurutnya, teknologi tersebut berpotensi menyatukan data dan membangun konektivitas antarlembaga.
“Kunci dari penggunaan teknologi itu adalah konektivitas antarlembaga,” katanya.
Irawan menambahkan bahwa dengan sistem digital, pembaruan data tidak lagi bergantung pada proses manual. Ia mencontohkan bahwa data dasar seperti kelahiran dapat langsung terhubung dengan sistem kepemiluan sehingga prediksi hak pilih seseorang pada usia 17 tahun bisa dilakukan secara otomatis.
“Di Indonesia masih manual. Ke depan pembaruan data dapat berlangsung otomatis sejak dari sumber awalnya,” ujarnya.
Mengenai infrastruktur digital pemilu, ia menilai Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang telah digunakan dapat ditingkatkan melalui penerapan AI agar lebih akurat dan responsif terhadap dinamika data di lapangan.
Meski demikian, ia mengakui bahwa penerapan AI dalam proses pemilu masih menghadapi tantangan berupa rendahnya tingkat kepercayaan publik. Oleh karena itu, sosialisasi menjadi langkah penting agar masyarakat memahami manfaat dan transparansi sistem digital tersebut.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita membangun kepercayaan terhadap teknologi tersebut. Sosialisasi harus terus dilakukan agar penyelenggaraan pemilu yang transparan dapat tercapai,” kata Irawan.
