Bengkulu Utara, Spoiler.id – Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Parmin, menyampaikan tanggapan atas penurunan opini laporan keuangan tahun anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang kini mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Laporan tersebut sebelumnya disampaikan langsung oleh Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, dalam rapat paripurna di ruang sidang DPRD pada pukul 11.15 WIB.
“Tentunya dengan tanggapan Bupati ini nanti kita akan tindak lanjuti untuk pembahasan dan kita bedah bersama-sama,” ujar Parmin menegaskan sikap legislatif terhadap laporan itu.
Parmin menyebut bahwa opini WDP ini harus menjadi cambuk bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan memperbaiki tata kelola keuangan agar tahun depan bisa kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
“Harapannya ke depan kita mendapat WTP kembali,” tambahnya.
Adapun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2024 yang berakhir pada 31 Desember 2024 memuat tujuh komponen utama, di antaranya:
- Laporan Realisasi Anggaran (LRA): Pendapatan daerah tercatat sebesar Rp1,40 triliun dengan total belanja Rp1,42 triliun, menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp20,6 miliar.
- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL): Saldo tercatat Rp83,3 miliar.
- Neraca: Total aset mencapai Rp2 triliun, kewajiban Rp50,7 miliar, dan ekuitas Rp1,96 triliun.
- Laporan Operasional (LO): Pendapatan operasional sebesar Rp1,3 triliun, beban operasional Rp1,4 triliun, dengan defisit operasional sebesar Rp37,5 miliar.
- Laporan Arus Kas (LAK): Saldo akhir arus kas sebesar Rp83,3 miliar.
- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE): Ekuitas akhir sebesar Rp1,96 triliun.
Dengan penurunan opini ini, DPRD Bengkulu Utara berkomitmen untuk bersinergi bersama eksekutif dalam memperbaiki tata kelola anggaran, demi mencapai transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah yang lebih baik.
Pewarta: Joni/Restu Edi
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © SPOILER 2025
