Jakarta, Spoiler.id – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyampaikan kritik tajam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memerintahkan pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah.
Menurutnya, keputusan tersebut telah melampaui batas kewenangan konstitusional MK dan menyinggung peran DPR sebagai pembentuk undang-undang.
“Kalau ini terus dibiarkan, ini sangat berbahaya. Nanti orang tiap minggu ke MK, tiap minggu ada putusan. Akhirnya kita di DPR sebagai pembentuk undang-undang tidak punya ruang kreativitas karena sudah dibatasi oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat,” tegas Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Doli menyebut, putusan MK yang bersifat final dan mengikat seharusnya tidak serta-merta mengubah norma undang-undang secara substansial. Ia mengingatkan bahwa wewenang legislasi tetap menjadi domain utama DPR.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk menyampaikan aspirasi hukum dan kebijakan langsung ke DPR, bukan hanya menggugat ke MK.
“Supaya masyarakat datangnya ke kami sebagai pembuat undang-undang. Kalau selama ini mereka ke MK karena merasa tidak didengar, sekarang kami terbuka,” ujarnya.
Meski mengkritik MK, Doli membantah tudingan bahwa DPR tertutup terhadap partisipasi publik. Ia menjelaskan bahwa dalam proses pembahasan rancangan undang-undang (RUU), DPR kini aktif melibatkan berbagai elemen masyarakat sejak tahap awal.
“Sebelum ditetapkan pembahasan sebuah undang-undang, kami sudah mendahului dengan mengundang stakeholder melalui rapat dengar pendapat (RDP) maupun forum group discussion (FGD),” jelasnya.
Politikus Partai Golkar itu menegaskan bahwa fraksinya juga siap membuka ruang dialog jika ada masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat atau kritik terhadap proses legislasi.
“Golkar sangat terbuka jika ada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Kami akan fasilitasi dengan baik,” pungkas Doli.
Pewarta: Syafri Yantoni
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © SPOILER 2025
