Rejang Lebong, Spoiler.id – Wakil Bupati Rejang Lebong Hendri Praja resmi menerima Surat Keputusan (SK) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rejang Lebong menyusul peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Rejang Lebong pada Senin (9/3).
SK penunjukan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Bengkulu Mian dalam sebuah kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Bupati Rejang Lebong, Sabtu (14/3). Penyerahan tersebut turut disaksikan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Rejang Lebong.
Wakil Gubernur Bengkulu Mian mengatakan penunjukan Hendri Praja sebagai Pelaksana Tugas Bupati merupakan tindak lanjut dari radiogram Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, serta surat Gubernur Bengkulu Helmi Hasan.
“Atas nama gubernur, saya menyampaikan radiogram Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani Sekjen Kemendagri, sekaligus menindaklanjuti surat Gubernur Bengkulu terkait pemberian mandat kepada Wakil Bupati Rejang Lebong sebagai Pelaksana Tugas Bupati,” kata Mian.
Ia menegaskan bahwa penunjukan Plt Bupati dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong tetap berjalan secara normal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Mian juga menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa hukum yang menimpa kepala daerah di wilayah tersebut. Meski demikian, ia berharap seluruh jajaran pemerintah daerah tetap fokus menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Hendri Praja yang kini menjabat sebagai Plt Bupati Rejang Lebong tampak emosional saat diminta menyampaikan sambutan usai menerima SK tersebut. Ia bahkan sempat menitikkan air mata ketika mengenang peristiwa hukum yang menimpa pimpinan daerah di Rejang Lebong.
Suasana haru turut dirasakan oleh para tamu undangan yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Penunjukan Hendri Praja sebagai Plt Bupati Rejang Lebong diharapkan dapat menjaga stabilitas pemerintahan daerah serta memastikan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya.
