Jakarta, Spoiler.id — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru, Letjen TNI Kristomei Sianturi, memperkuat integritas dan membenahi tata kelola internal lembaga tersebut menyusul operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa.
Singgih mengatakan pergantian kepemimpinan BNPB harus menjadi momentum untuk memperkuat profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, serta sistem pencegahan korupsi di lingkungan lembaga penanggulangan bencana itu.
“Komisi VIII tentu berharap kepemimpinan Pak Kristomei membawa semangat baru bagi BNPB. Tantangan kebencanaan kita sangat besar, sehingga BNPB harus memiliki organisasi yang kuat, profesional, responsif, dan yang paling penting berintegritas,” kata Singgih kepada wartawan, Jumat (16/10/2026).
Menurut dia, pembenahan internal perlu dilakukan secara menyeluruh, terutama dalam pengelolaan anggaran dan proses pengadaan barang dan jasa. Evaluasi tersebut, kata dia, penting untuk memastikan seluruh program BNPB berjalan sesuai ketentuan.
Singgih menegaskan, setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum harus diproses sesuai peraturan yang berlaku. Namun, ia mengingatkan agar persoalan yang melibatkan oknum tidak menjadi alasan untuk menggeneralisasi seluruh jajaran BNPB.
“Komisi VIII mendorong dilakukan evaluasi dan pembenahan internal secara menyeluruh. Kalau ada oknum yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, tentu harus diproses sesuai ketentuan. Tetapi kita juga harus memastikan pembenahan dilakukan berbasis sistem, bukan dengan menggeneralisasi seluruh jajaran BNPB,” ujarnya.
Ia menilai kasus OTT di lingkungan BNPB harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran, khususnya dana yang dialokasikan untuk penanganan bencana.
KPK sebelumnya melakukan OTT di lingkungan BNPB pada Selasa (13/10/2026). Dalam perkembangan kasus tersebut, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana siap pakai (DSP) kebencanaan.
Singgih menekankan bahwa dana kebencanaan harus digunakan sesuai peruntukannya agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan bantuan.
“Dana kebencanaan harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Jangan sampai ada penyimpangan yang justru mengurangi kemampuan negara dalam menangani korban dan masyarakat terdampak bencana,” katanya.
Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, politikus Partai Golkar tersebut meminta kepala BNPB yang baru memperkuat pengawasan internal, meningkatkan transparansi pengadaan, serta memperbaiki mekanisme pengendalian anggaran.
Menurut dia, upaya pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan penindakan setelah pelanggaran terjadi. Sistem pengadaan, pengawasan, pelaporan, dan audit internal perlu berjalan secara efektif untuk mempersempit celah penyalahgunaan anggaran.
“Jangan hanya mengandalkan penindakan setelah terjadi masalah. Pencegahan harus diperkuat. Sistem pengadaan, pengawasan, pelaporan, dan audit internal harus berjalan efektif,” ujar Singgih.
Ia memastikan Komisi VIII DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap BNPB sebagai mitra kerja untuk memastikan program penanggulangan bencana terlaksana sesuai ketentuan dan anggaran yang telah ditetapkan.
“Kami di Komisi VIII siap mengawal dan bekerja sama dengan kepemimpinan BNPB yang baru. Harapannya, BNPB semakin profesional, transparan, dan fokus pada tugas utamanya, yaitu melindungi masyarakat dan memastikan penanganan bencana berjalan cepat serta tepat sasaran,” kata Singgih.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Letjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB untuk menggantikan Letjen TNI Suharyanto. Pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (15/10/2026).
Prosesi pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan keputusan presiden mengenai pergantian pejabat. Prabowo selanjutnya memandu pejabat yang dilantik untuk mengucapkan sumpah dan janji jabatan.
Pergantian pimpinan tersebut diharapkan menjadi momentum bagi BNPB untuk memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan akuntabilitas anggaran, serta memastikan penanganan bencana berjalan secara profesional dan tepat sasaran.
Pewarta: Restu Edi
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © SPOILER 2026
