Bengkulu, Spoiler.id – Masyarakat Analis Finansial dan Investigasi Anggaran (MAFIA) menyatakan akan melayangkan surat resmi kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu untuk meminta penjelasan terkait pengelolaan dana haji tahun 2025 hingga 2026.
Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap pengelolaan dana publik yang berkaitan langsung dengan kepentingan umat.
Sekretaris Jenderal MAFIA, Darul, mengatakan permintaan klarifikasi tersebut bertujuan memastikan pengelolaan dana haji di wilayah Bengkulu dilakukan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami dalam waktu dekat akan menyampaikan surat resmi kepada Kakanwil Kemenag Provinsi Bengkulu untuk meminta penjelasan terkait pengelolaan dana haji tahun 2025 hingga 2026. Ini merupakan bagian dari upaya kontrol sosial agar pengelolaan dana umat benar-benar transparan dan akuntabel,” ujar Darul.
Ia menjelaskan, dana haji merupakan dana milik masyarakat yang berasal dari setoran calon jamaah haji sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Menurut Darul, permintaan klarifikasi tersebut mencakup sejumlah aspek penting, antara lain mekanisme pengelolaan dana, alokasi penggunaan, serta sistem pengawasan yang diterapkan oleh pihak terkait.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa langkah yang dilakukan MAFIA bukan untuk menuduh atau memberikan penilaian sepihak terhadap institusi tertentu.
“Kami menegaskan bahwa langkah ini bukan dalam rangka menuduh ataupun menjustifikasi pihak tertentu. Justru sebaliknya, kami ingin memastikan bahwa pengelolaan dana haji benar-benar dilakukan secara transparan sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” katanya.
Darul juga menilai keterbukaan informasi publik merupakan hak masyarakat sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, setiap lembaga yang mengelola dana publik diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
MAFIA berharap Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu dapat memberikan respons positif terhadap permintaan klarifikasi tersebut dengan menyampaikan data dan penjelasan secara terbuka kepada publik.
Menurutnya, transparansi pengelolaan dana haji tidak hanya berkaitan dengan administrasi keuangan, tetapi juga menyangkut kepercayaan umat Islam yang telah menyetorkan dana mereka untuk menunaikan ibadah haji.
“Dana haji adalah amanah umat. Oleh sebab itu, transparansi menjadi hal yang sangat penting agar masyarakat mengetahui bagaimana dana tersebut dikelola dan dimanfaatkan,” ujar Darul.
MAFIA menyatakan akan terus mengawal proses tersebut hingga memperoleh penjelasan resmi dari pihak terkait. Jika diperlukan, organisasi tersebut juga membuka kemungkinan berkoordinasi dengan lembaga pengawas maupun aparat penegak hukum guna memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana publik.
