Jakarta, Spoiler.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 untuk program kompor listrik sebagai upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG).
Usulan tersebut disampaikan Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
“Transformasi energi yang kami dorong ke depan tidak hanya terkait LPG, tetapi juga kompor listrik, compressed natural gas (CNG), dan berbagai alternatif energi lainnya. Untuk program kompor listrik, kami mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar,” kata Bahlil.
Menurut dia, program kompor listrik menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menekan volume impor LPG yang selama ini masih cukup tinggi.
Bahlil meminta dukungan Komisi XII DPR RI untuk melakukan pemetaan wilayah yang dinilai membutuhkan program tersebut agar implementasinya dapat berjalan tepat sasaran.
“Kami berharap ada kerja sama dan sinkronisasi dalam menentukan daerah prioritas penerima program kompor listrik,” ujarnya.
Selain program kompor listrik, Kementerian ESDM juga mengusulkan anggaran sebesar Rp635,24 miliar untuk program konversi sepeda motor listrik pada RAPBN 2027.
Anggaran tersebut rencananya akan dikelola Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM.
Bahlil menjelaskan, kedua program tersebut merupakan inisiatif baru yang diusulkan dalam RAPBN 2027 dan pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal pemerintah.
Wacana peralihan penggunaan kompor LPG ke kompor listrik sebelumnya pernah digulirkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Namun, pada September 2022, PT PLN (Persero) memutuskan menghentikan program konversi kompor LPG 3 kilogram ke kompor listrik guna menjaga daya beli masyarakat di tengah proses pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.
Belakangan, dorongan untuk mempercepat penggunaan kompor listrik kembali menguat seiring meningkatnya harga energi global akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai transisi penggunaan kompor LPG ke kompor listrik dapat menjadi solusi untuk mengurangi beban subsidi energi, mengingat Indonesia masih mengimpor sekitar 75 hingga 80 persen kebutuhan LPG nasional.
Menurut Eddy, harga LPG domestik sangat dipengaruhi fluktuasi harga minyak mentah dunia sehingga percepatan elektrifikasi di sektor rumah tangga perlu menjadi perhatian pemerintah.
Selain sektor rumah tangga, pemerintah juga terus mendorong elektrifikasi di sektor transportasi dan industri sebagai bagian dari upaya transisi energi nasional.
