Jakarta, Spoiler.id – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghormati kemunculan inisiatif pembentukan Kabinet Bayangan yang digagas sejumlah elemen masyarakat sipil sebagai bentuk partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Gibran menilai masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun masukan terhadap pemerintah sebagai bagian dari praktik demokrasi.
“Saya juga menghormati setiap bentuk partisipasi masyarakat, termasuk pengamat, akademisi, awak media, serta inisiatif anak-anak muda dalam menyampaikan masukan maupun membentuk kabinet bayangan,” kata Gibran dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Menurut dia, pemerintah juga menghormati berbagai hasil survei, kajian, dan analisis yang disampaikan lembaga-lembaga kredibel sepanjang dilakukan secara objektif dan bertanggung jawab.
Gibran mengatakan keberadaan pengawasan publik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Setiap warga negara, kata dia, memiliki hak untuk menyampaikan pandangan sekaligus mengawal jalannya pemerintahan.
“Semua itu merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat,” ujarnya.
Ia menilai kritik dan pengawasan publik dapat menjadi masukan bagi pemerintah, terutama apabila disampaikan berdasarkan data dan diarahkan untuk menghasilkan solusi.
“Karena tugas pemerintah adalah bekerja dengan lebih baik, mendengar lebih banyak, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” kata Gibran.
Gibran berharap keterbukaan terhadap kritik dan pengawasan masyarakat dapat mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus menjaga kepercayaan publik.
“Dengan semangat itulah, kualitas tata kelola pemerintahan akan terus meningkat, demokrasi Indonesia akan semakin matang, dan kepercayaan publik dapat terus dijaga melalui kerja nyata, keterbukaan, serta akuntabilitas,” tuturnya.
Sebelumnya, sejumlah tokoh masyarakat sipil dari kalangan pengamat dan akademisi membentuk Kabinet Bayangan sebagai inisiatif untuk memperkuat pengawasan publik serta mendorong transparansi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Pembentukan Kabinet Bayangan tersebut dilatarbelakangi penilaian bahwa fungsi oposisi dan pengawasan parlemen terhadap pemerintah belum berjalan secara optimal.
Para anggota yang ditunjuk sebagai “menteri” dalam Kabinet Bayangan nantinya akan menyusun kajian berbasis data dan bukti. Mereka juga menyatakan akan bersikap nonpartisan serta menguji dan memberikan pandangan kritis terhadap kebijakan maupun pernyataan para menteri dalam pemerintahan.
