Jakarta, Spoiler.id – Pemerintah menetapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai pusat penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos) dan barang bersubsidi kepada masyarakat. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mempercepat distribusi bantuan sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi desa.
Keputusan itu diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (15/7/2026), sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam Seminar Nasional KDKMP di TMII, Jakarta Timur, Kamis (16/7/2026).
Zulhas mengatakan Koperasi Merah Putih akan menjadi kantor tunggal pemerintah di desa untuk menyalurkan seluruh program bantuan kepada masyarakat.
“Koperasi Desa itu adalah infrastruktur pemerintah. Seluruh bantuan pemerintah nantinya akan disalurkan melalui Koperasi Desa sebagai kantor tunggal,” kata Zulhas.
Ia menjelaskan berbagai program bantuan yang akan disalurkan melalui KDKMP meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan tunai bagi masyarakat desil 1 dan 2, bantuan pangan, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), hingga bantuan alat pertanian.
Selain bansos, pemerintah juga akan menyalurkan berbagai barang dan program bersubsidi melalui koperasi tersebut, seperti pupuk bersubsidi, elpiji 3 kilogram, hingga kredit bersubsidi.
Menurut Zulhas, keberadaan Koperasi Merah Putih menjadi infrastruktur baru pemerintah dalam memperkuat pelayanan kepada masyarakat desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga.
Tak hanya berfungsi sebagai penyalur bantuan, Koperasi Merah Putih juga akan berperan sebagai offtaker hasil produksi petani dan nelayan.
Ia menjelaskan koperasi akan membeli gabah petani apabila harga di tingkat petani turun di bawah harga acuan pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram.
“Kalau harga gabah di bawah Rp6.500 per kilogram, maka Koperasi Desa Merah Putih yang akan membeli sehingga petani tidak dirugikan,” ujarnya.
Skema serupa juga akan diterapkan terhadap komoditas lain, termasuk jagung dan hasil tangkapan nelayan, sehingga pemerintah memiliki mekanisme untuk menjaga harga ketika pasar mengalami penurunan.
Meski demikian, Zulhas mengakui jaringan Koperasi Merah Putih belum sepenuhnya beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 35.800 koperasi siap beroperasi secara bertahap paling lambat 31 Agustus 2026.
Pemerintah juga akan menyiapkan pengelola koperasi sekaligus mengisi gerai-gerai dengan berbagai barang bersubsidi dan bantuan pemerintah agar pelayanan kepada masyarakat dapat langsung berjalan optimal saat seluruh jaringan KDKMP mulai beroperasi.
