Jakarta,spoiler.id — Menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penambahan anggaran untuk partai politik melalui APBN, Partai Demokrat menyatakan sikap menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada pemerintah.
“Usulan dari KPK mengenai peningkatan alokasi dana untuk partai kami serahkan kepada pemerintah. Tentu hal ini bergantung pada ketersediaan anggaran,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, Rabu (21/5/2025).
Herman mengakui bahwa dana bantuan yang diterima partai politik saat ini masih belum mencukupi. Meski demikian, pihaknya tetap berusaha memaksimalkan penggunaan anggaran yang ada.
“Kami sadar dana parpol saat ini belum ideal. Namun demikian, kami manfaatkan secara optimal untuk kegiatan edukasi politik dan program-program yang berdampak langsung ke masyarakat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Demokrat memahami situasi fiskal pemerintah yang sedang melakukan efisiensi dan mengalihkan anggaran ke sektor-sektor yang lebih produktif. Oleh karena itu, mereka lebih memilih memfokuskan diri pada penggunaan dana yang tersedia.
“Kami paham pemerintah sedang fokus melakukan efisiensi serta mengalokasikan anggaran ke sektor produktif. Maka kami mengutamakan pengelolaan dana yang sudah ada secara maksimal,” tambah Herman.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyampaikan bahwa pihaknya telah beberapa kali memberikan rekomendasi agar parpol mendapat sokongan dana yang lebih besar dari negara melalui APBN. Tujuannya adalah mencegah potensi praktik korupsi di tubuh partai.
“Dalam beberapa kesempatan, KPK mendorong agar partai politik dibiayai lebih besar oleh negara, sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi,” kata Fitroh dalam webinar bertema antikorupsi yang digelar KPK, Kamis (15/5).
Sementara itu, Kepala Presidential Communication Officer (PCO) Hasan Nasbi menyatakan bahwa wacana tersebut terbuka untuk dibahas lebih lanjut. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat dalam agenda pemberantasan korupsi.
“Presiden sangat serius dalam memberantas korupsi. Gagasan-gagasan seperti ini tentu bisa didiskusikan dalam konteks memperkuat sistem politik yang bersih,” kata Hasan, Senin (19/5).
Hasan juga menyebut, usulan penambahan dana parpol bisa dikaji lebih lanjut dan berpotensi dijadikan dasar pembentukan regulasi di DPR.
“Usulan seperti ini perlu dikaji mendalam. Kalau memang ada relevansinya, bisa dibawa ke DPR dan dibahas sebagai bagian dari produk hukum,” jelasnya.
Pewarta: Syafri Yantoni
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © SPOILER 2025
