Jakarta, Spoiler.id – Polemik status empat pulau yang diperselisihkan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara kini menarik perhatian berbagai pihak, termasuk Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Renanda Bachtar, mengungkapkan bahwa SBY menaruh kepercayaan penuh terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi isu tersebut secara arif dan bijaksana.
“Menurut Pak SBY, Presiden Prabowo akan mengambil keputusan terbaik dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti sejarah, sosial, budaya, serta menjunjung tinggi semangat persatuan dan keadilan, sehingga situasi politik tetap kondusif,” ujar Renanda, Selasa (17/6/2025).
Renanda juga menegaskan bahwa informasi yang menyebut SBY meminta Prabowo mengembalikan keempat pulau tersebut kepada Aceh adalah tidak benar dan tidak berdasar.
“Kami merasa perlu mengklarifikasi bahwa kabar itu keliru. Video yang beredar memang dibuat pada Desember 2023, dan dalam video tersebut Pak SBY hanya menyampaikan pesan umum kepada para pemimpin bangsa, termasuk Pak Prabowo, agar bertindak demi kepentingan Indonesia dan Aceh. Tidak ada satupun pernyataan spesifik mengenai empat pulau tersebut,” jelas Renanda.
Ia berharap tidak ada pihak yang mencoba memecah belah antara SBY dan Presiden Prabowo.
Wamendagri: Kepmendagri Soal Empat Pulau Bisa Diubah Bila Ada Data Baru
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menyampaikan bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) mengenai status administratif wilayah, termasuk empat pulau yang kini menjadi objek sengketa antara Aceh dan Sumatera Utara, dapat dikaji ulang.
“Seperti yang disampaikan Pak Menteri Dalam Negeri, tidak ada keputusan yang tidak bisa diubah atau diperbaiki,” ujar Bima Arya di Kantor Kemendagri, Senin (16/6/2025).
Bima menegaskan bahwa revisi Kepmendagri harus melalui proses resmi dengan dukungan data dan kajian dari berbagai pemangku kepentingan. Ia juga memastikan bahwa proses tersebut sedang berjalan, dengan mempertimbangkan temuan data baru atau novum.
“Novum ini penting sebagai dasar yang kuat untuk menguatkan keputusan akhir mengenai status kepemilikan keempat pulau tersebut,” kata Bima.
Meskipun keputusan final telah dibahas dalam forum lintas kementerian dan lembaga, hasilnya belum diumumkan secara publik karena masih menunggu pelaporan resmi dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Presiden Prabowo Subianto, yang tengah menjalani kunjungan kerja di Singapura.
Adapun rapat pembahasan akhir turut dihadiri oleh pejabat tinggi seperti Wamendagri Bima Arya, perwakilan Kementerian Pertahanan, Kepala Badan Informasi Geospasial, unsur TNI AL dan TNI AD, serta tokoh-tokoh sejarah dan ahli yang terlibat dalam penetapan batas wilayah dan identifikasi rupa bumi nasional.
Pewarta: Syafri Yantoni
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © SPOILER 2025
