Jakarta, Spoiler.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga Idul Fitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026.
Kepastian tersebut disampaikan Bahlil menjelang rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/3/2026).
“Untuk harga BBM subsidi, saya pastikan bahwa sampai dengan Hari Raya tidak ada kenaikan apa-apa, sekalipun terjadi kenaikan harga minyak akibat perang Israel, Amerika, dan Iran,” ujar Bahlil.
Ia menegaskan kebijakan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika geopolitik global.
BBM non-subsidi ikuti mekanisme pasar
Sementara itu, untuk BBM non-subsidi, Bahlil menjelaskan harganya tetap mengikuti mekanisme pasar sesuai regulasi yang berlaku sejak 2022.
“Kalau untuk harga BBM yang non-subsidi, itu memang mekanisme pasar dan sesuai dengan peraturan menteri tahun 2022,” katanya.
Selain harga, Bahlil juga memastikan ketersediaan stok BBM dan elpiji dalam kondisi aman menjelang Lebaran, meskipun situasi di Timur Tengah memanas akibat konflik antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran.
“Stok BBM kita menjelang Hari Raya Idul Fitri insya Allah aman, termasuk elpiji. Jadi tidak perlu ada keraguan, sekalipun ada dinamika global,” ujarnya.
Presiden soroti kesiapan energi
Sehari sebelumnya, Presiden Prabowo juga menyinggung pentingnya kesiapan sektor pangan dan energi nasional dalam merespons eskalasi konflik global.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf mengatakan dalam pertemuan dengan para tokoh nasional di Istana, Presiden menjelaskan langkah antisipatif pemerintah menghadapi potensi krisis.
“Intinya bagaimana kesiapan kita menghadapi krisis itu. Beliau menjelaskan tentang kesiagaan pangan, kesiagaan energi, dan dialog elite,” kata Al Muzzammil.
Dalam forum tersebut, Presiden juga memaparkan perkembangan terkait Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) sebagai salah satu opsi diplomasi internasional yang dinilai realistis untuk mendorong perdamaian jangka panjang di Palestina.
Pemerintah menegaskan fokus utama saat ini adalah menjaga stabilitas energi nasional, memastikan pasokan aman, serta melindungi masyarakat dari dampak langsung gejolak harga minyak dunia.
