Bengkulu, Spoiler.id – Pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan pembentukan Sentra Komando di seluruh daerah sebagai langkah strategis untuk mempercepat penanganan stunting dan kemiskinan melalui penguatan koordinasi dan pemanfaatan data yang terintegrasi.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, saat menerima kunjungan kerja Kepala Perwakilan BKKBN Bengkulu, Zamhir Setiawan, di ruang kerja Wakil Gubernur Bengkulu, Senin (8/6). Pertemuan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Bengkulu.
Mian mengatakan pembentukan Sentra Komando merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri yang bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam menangani persoalan stunting dan kemiskinan secara berbasis data.
“Menindaklanjuti SKB Empat Menteri, kami bersama pemerintah kabupaten dan kota akan mendirikan Sentra Komando untuk penanganan stunting dan kemiskinan daerah. Di Bengkulu terdapat 129 kecamatan dan 1.513 desa/kelurahan yang nantinya menjadi basis pemutakhiran serta penyajian data kependudukan, termasuk data kemiskinan dan stunting,” kata Mian.
Menurut dia, implementasi SKB Empat Menteri tentang Pengendalian Mutu Pelayanan Keluarga Berencana (KB) memiliki keterkaitan erat dengan upaya menekan angka stunting dan kemiskinan. Program KB yang berjalan optimal dinilai mampu meningkatkan kualitas hidup keluarga sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.
“Semakin optimal program KB diterapkan, semakin besar peluang keluarga meningkatkan kesejahteraan dan keluar dari lingkaran kemiskinan,” ujarnya.
Ia menambahkan Sentra Komando akan menjadi instrumen penting dalam memperkuat pembangunan yang dimulai dari tingkat desa. Kemajuan desa dan daerah, lanjutnya, menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan di Provinsi Bengkulu.
“Sentra Komando ini akan menjadi instrumen untuk memperkuat pembangunan dari desa. Kemajuan daerah merupakan barometer keberhasilan pemerintah provinsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Bengkulu Zamhir Setiawan menjelaskan kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk memperkuat implementasi SKB Empat Menteri di daerah.
Menurut Zamhir, kebijakan tersebut merupakan langkah kolaboratif yang dirancang untuk meningkatkan standar pelayanan, pengawasan, dan evaluasi layanan Keluarga Berencana secara nasional.
“SKB Empat Menteri merupakan kebijakan kolaboratif yang bertujuan memperkuat standar, pengawasan, dan evaluasi layanan Keluarga Berencana secara nasional. Kebijakan ini memastikan alat dan obat kontrasepsi yang tersedia di fasilitas kesehatan aman, bermutu, dan terdistribusi secara merata,” ujar Zamhir.
Ia menegaskan implementasi kebijakan tersebut diharapkan dapat mendukung program prioritas Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), terutama dalam percepatan penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Bengkulu.
