Bengkulu, Spoiler.id – Aliansi Tri Muda yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (6/4/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan 13 poin tuntutan yang menyoroti berbagai persoalan nasional dan daerah, mulai dari reformasi institusi, penegakan hukum, hingga isu kesejahteraan masyarakat dan konflik sumber daya alam.
Koordinator aksi menyampaikan bahwa kondisi saat ini menunjukkan adanya pelemahan institusi sipil, ketimpangan kesejahteraan, serta maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di berbagai sektor pemerintahan.
“Realitas menunjukkan adanya kecenderungan pelemahan institusi sipil, ketimpangan kesejahteraan, serta konflik sumber daya alam yang belum diselesaikan secara adil,” ujar koordinator aksi dalam orasinya.
Aliansi Tri Muda menilai DPRD Provinsi Bengkulu memiliki tanggung jawab konstitusional dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi rakyat secara optimal.
Dalam tuntutannya, massa aksi mendorong DPRD untuk mengambil langkah nyata dalam reformasi institusi Polri, serta mendesak revisi Undang-Undang TNI guna memperkuat supremasi sipil.
Selain itu, mereka juga meminta DPRD aktif mengawal penegakan hukum, termasuk dalam kasus Andri Yunus agar berjalan transparan dan independen.
“Kami mendesak DPRD Provinsi Bengkulu untuk mengawal proses penegakan hukum secara transparan, independen, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan,” tegasnya.
Aliansi juga menyoroti kebijakan strategis daerah, seperti percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, evaluasi kebijakan MBG, serta pengawasan tata ruang dan penggunaan anggaran daerah.
Isu kesejahteraan turut menjadi perhatian, di antaranya peningkatan kesejahteraan guru honorer dan perlindungan hak-hak tenaga harian lepas (THL) di Provinsi Bengkulu.
Di sektor agraria dan lingkungan, massa aksi mendesak penyelesaian konflik secara adil serta menolak pembangunan tambang emas di Bukit Sanggul, Kabupaten Seluma.
“Kami menolak tegas pembangunan tambang emas Bukit Sanggul karena dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat dan berpotensi merusak lingkungan,” kata dia.
Aksi berlangsung dengan penyampaian aspirasi secara terbuka kepada DPRD Provinsi Bengkulu, dengan harapan seluruh tuntutan dapat ditindaklanjuti oleh pihak legislatif sebagai representasi rakyat.
