Spoiler.id – Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong, mantan tokoh tim sukses Anies Baswedan, menjadi refleksi kuat kenegarawanan di tengah arus deras politik dan penegakan hukum nasional.
Langkah ini diambil menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan RI, yang bukan sekadar momen seremonial, namun juga kesempatan menghidupkan kembali semangat rekonsiliasi, persatuan nasional, serta peneguhan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Namun, sebagaimana disampaikan banyak pengamat, langkah ini sekaligus menempatkan Presiden Prabowo dalam sorotan publik dan ujian sejarah: apakah ini murni upaya rekonsiliasi, atau ada muatan kompromi politik yang membayangi?
“Demokrasi tergantung pada kepercayaan terhadap proses hukum yang adil,” ujar Dr. Larry Diamond, pakar demokrasi dari Stanford University, kutipan yang kembali relevan untuk menggambarkan pentingnya menjaga marwah yudikatif dalam keputusan sekelas amnesti dan abolisi.
Jaga keseimbangan kekuatan politik
Dalam konteks global dan regional yang tidak menentu, amnesti dan abolisi ini dapat dipandang sebagai upaya menyeimbangkan kekuatan politik Islam dan nasionalis, serta menjaga stabilitas dalam negeri. Prabowo, dalam konteks ini, tampil sebagai pemimpin yang ingin merangkul seluruh elemen politik dengan cara yang konstitusional.
Dengan tidak melakukan intervensi saat proses hukum berlangsung, Prabowo dinilai telah menghormati independensi aparat penegak hukum, sebelum menggunakan hak prerogatifnya sebagai kepala negara.
Namun kritik tetap mengemuka. Kalangan antikorupsi mengingatkan bahwa langkah ini bisa memberi kesan hukum dapat dinegosiasikan pasca-proses peradilan. Jika persepsi ini tumbuh liar, kepercayaan publik terhadap supremasi hukum bisa terkikis, dan berdampak negatif pada indeks persepsi korupsi Indonesia.
Risiko dan peluang
Di satu sisi, keputusan ini memperkuat citra Prabowo sebagai pemimpin yang inklusif dan tegas menyeimbangkan kepentingan nasional. Di sisi lain, ada dilema besar yang muncul: apakah ini pembenaran politik atas hukum, atau momentum untuk membuktikan bahwa Indonesia mampu berdamai tanpa mengorbankan integritas hukum?
Dalam era media sosial yang bising dan penuh distraksi, kebijakan ini juga akan menjadi indikator awal arah pemerintahan Prabowo: apakah akan lebih akomodatif terhadap oposisi, atau tetap menjaga batas tegas antara politik dan hukum?
Sejarah akan mencatat langkah ini—entah sebagai tindakan kenegarawanan yang memulihkan demokrasi, atau sebagai celah yang membuka peluang kompromi hukum di masa depan.
Oleh Dr. Eko Wahyuanto (Dosen Sekolah Tinggi Multimedia ST-MMTC Komdigi Yogyakarta)
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © SPOILER 2025
