Spoiler.id – Rencana pinjaman Rp2 triliun dan penerapan skema multiyears dalam Perubahan APBD Provinsi Bengkulu kembali memantik sorotan publik. Di permukaan, wacana ini dikemas sebagai langkah percepatan pembangunan infrastruktur. Namun di baliknya, terselip kisah lobi-lobi miliaran yang menyeret Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD ke dalam pusaran kompromi politik.
Alih-alih mengkritisi proyek-proyek bombastis warisan Helmi Hasan yang selama ini dinilai menggerus APBD, sebagian anggota DPRD justru disinyalir menjadi bagian dari permainan elit dengan menerima imbalan untuk meloloskan pinjaman jumbo ini.
Hilangnya Fungsi Kritik DPRD
DPRD seharusnya berperan sebagai pengawas eksekutif, memastikan APBD berpihak pada rakyat, dan menolak program yang hanya menambah beban fiskal. Namun, realitas di lapangan memperlihatkan wajah berbeda.
Kabar adanya belasan miliar rupiah yang digelontorkan untuk melicinkan jalan pinjaman Rp2 triliun di meja Banggar memperlihatkan bagaimana fungsi pengawasan DPRD tereduksi menjadi transaksi. “Mereka seharusnya bersuara untuk rakyat, bukan ikut bermain dalam kompromi elit,” ujar seorang aktivis mahasiswa.
Proyek Bombastis, Utang Jumbo
Pinjaman ini sebagian diarahkan untuk melanjutkan proyek-proyek monumental ala Helmi Hasan—proyek yang lebih menonjolkan pencitraan politik daripada menjawab kebutuhan dasar rakyat. Dengan skema multiyears, beban keuangan daerah terikat hingga pemerintahan berikutnya, meski program tersebut bisa jadi sudah tidak relevan.
Timeline Investigatif
1. Usulan di TAPD
Pinjaman Rp2 triliun pertama kali diajukan TAPD dengan narasi “investasi untuk masa depan.”
2. Pembahasan di Banggar
DPRD melalui Banggar seharusnya meneliti kapasitas fiskal. Namun yang muncul justru kabar adanya permintaan jatah.
3. Lobi Tertutup
Informasi beredar, belasan miliar rupiah mengalir untuk melicinkan persetujuan. Pertemuan informal di luar forum resmi menjadi arena transaksi.
4. Persetujuan Pinjaman & Multiyears
Setelah kompromi, pinjaman jumbo disetujui. Proyek-proyek bombastis Helmi Hasan kembali hidup, dengan label pembangunan.
5. Dampak ke Publik
APBD 5–10 tahun ke depan terkunci untuk cicilan dan bunga utang.
Belanja publik untuk pendidikan, kesehatan, dan sosial berkurang.
Rakyat kembali hanya penonton dari panggung politik elit.
Analisis Skenario
Jika DPRD Kritis: pinjaman dikaji dengan transparan, proyek bombastis dipangkas, multiyears tidak dijadikan jebakan fiskal, dan APBD benar-benar berpihak pada rakyat.
Jika DPRD Terjebak Lobi (Realitas): kritik hilang, transaksi berjaya, utang jumbo disetujui tanpa kajian, rakyat menanggung beban, elit menuai keuntungan politik dan finansial.
Rakyat yang Ditinggalkan
Bagi masyarakat, angka Rp2 triliun terasa absurd ketika jalan desa rusak, sekolah reyot, dan fasilitas kesehatan terbatas. “DPRD itu wakil rakyat, bukan wakil proyek. Kalau mereka ikut lobi, siapa lagi yang bela kami?” keluh seorang tokoh masyarakat.
Penutup
Pinjaman Rp2 triliun dan skema multiyears sejatinya bukan sekadar urusan fiskal, melainkan ujian integritas DPRD Bengkulu. Apakah mereka akan berani mengkritisi proyek bombastis yang membebani APBD, atau terus larut dalam arus lobi miliaran yang hanya memperlebar jarak antara elit dan rakyat?
Opini Publik: Vox Populi Vox Dei
