Oleh: Vox Populi Vox Dei
“Rakyat bukan korban, tapi pencipta Iblis Demokrasi.”
— Vox Populi Vox Dei
Kalimat itu kembali relevan di Bengkulu hari ini.
Ketika rakyat memilih tanpa kesadaran moral, maka yang lahir bukanlah wakil rakyat, melainkan preman politik berjubah kehormatan.
Dalam Catatan Vox Populi Dua Oknum Oknum Dewan Yang Sering Tampil Di Publik, Terlihat Berintegritas Panutan Publik. Justru Ketika Mereka Muncul Di Berbagai Platform Media, Mendapat Cemoohan, Kontraktor, Pengusaha dan Dinas Instansi. Di Messenger VT Vox Populi Nama Dua Oknum Dewan Sering Disebut, Selain Beberapa Oknum Dewan Lainnya.
Mereka duduk di kursi dewan bukan untuk melayani, tetapi untuk memeras, menekan, dan menaklukkan dunia usaha lokal dengan kekuasaan yang disalahgunakan.
Fenomena ini bukan sekadar perilaku individu nakal, melainkan cerminan dari sistem politik yang rusak dan saling melindungi.
Informasi yang masuk ke Vox Populi menunjukkan bahwa praktik seperti ini sudah menjadi isu umum di Bengkulu — bukan sekadar rumor, tapi kenyataan yang dibicarakan di lingkaran bisnis dan pemerintahan.
Bahkan, santer terdengar bahwa perilaku sebagian oknum dewan ini mendapat “backup” dari partai politik.
Inilah wajah asli demokrasi yang sakit: kekuasaan kolektif yang membentengi kebusukan moral atas nama loyalitas partai.
Mereka bukan lagi pengawas kebijakan publik, tetapi telah menjelma menjadi penguasa kecil yang memeras, mengintimidasi, dan menekan para kontraktor serta pengusaha lokal.
Ironisnya, perilaku mereka bahkan lebih parah dibanding oknum anggota DPRD Kota Bengkulu, Parizan Hermidi, yang kini telah menjadi tersangka di Kejaksaan.
Ketika fungsi pengawasan berubah menjadi alat pemerasan, dan dukungan partai dijadikan tameng, maka sistem demokrasi runtuh dari dalam.
Setiap proyek publik, setiap urusan ekonomi, bahkan setiap izin usaha, kini berbau politik transaksional — siapa yang berani melawan, siap kehilangan kesempatan.
Filsafat Kekuasaan yang Tersesat
Dalam perspektif filsafat politik, gejala ini menunjukkan apa yang disebut pathology of power — penyakit kekuasaan yang mematikan moral.
Lord Acton telah memperingatkan:
“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.”
Namun di Bengkulu, kekuasaan tidak perlu absolut untuk menjadi korup.
Cukup memiliki kursi dewan, tanda tangan, dan perlindungan partai, maka hukum dan moral bisa dinegosiasikan.
Socrates pernah mengingatkan bahwa politik sejati adalah seni menata kebajikan.
Tapi di tangan para oknum yang kehilangan nurani, politik berubah menjadi seni memeras secara legal.
Kekuasaan tanpa rasa malu berubah menjadi tirani kecil yang beroperasi di balik simbol demokrasi.
Kritik Sosial-Budaya Bengkulu: Dari Malu ke Mati Rasa
Masyarakat Bengkulu dikenal menjunjung tinggi nilai seganti setungguan (kebersamaan) dan beselang kekeluargaan (tanggung jawab moral).
Namun kini nilai-nilai itu hilang, tergantikan oleh politik patronase dan budaya transaksional.
Pemerhati budaya Bengkulu, Cik Ben, pernah menyindir dengan tajam:
“Pemimpinnya beruk, rakyatnya kucing air.”
Metafora ini menggambarkan hubungan timpang antara penguasa rakus dan rakyat jinak.
Rakyat yang tahu salah tapi diam; penguasa yang tahu malu tapi terus melakukannya.
Budaya isin (malu) digantikan oleh budaya bisu (takut).
Dan ketika masyarakat berhenti marah, maka kejahatan akan beranak pinak di ruang kekuasaan.
Dampak Sosial-Politik: Iklim Investasi yang Membeku
Premanisme politik di Bengkulu membawa dampak yang nyata dan berbahaya.
Para pengusaha lokal maupun investor nasional kini enggan masuk ke Bengkulu, bukan karena faktor ekonomi, tetapi karena ketidakpastian moral dan politik.
Mereka takut menghadapi sistem yang tidak transparan — sistem di mana izin bisa dibeli, tapi juga bisa dijegal jika tak mau “berbagi.”
Kondisi ini menciptakan efek domino:
pembangunan tersendat, lapangan kerja terhambat, dan ekonomi rakyat membeku.
Bagaimana Bengkulu bisa tumbuh jika penggerak ekonominya ditekan oleh kekuasaan yang mestinya melindungi?
Bagaimana rakyat bisa percaya pada negara, jika institusi demokrasi dipakai untuk menghisap darah ekonomi daerah?
Kematian Etika Politik
Apa yang terjadi hari ini adalah kematian etika politik di Bengkulu.
Demokrasi yang mestinya menjadi sarana kesejahteraan kini berubah menjadi teater moral palsu — tempat wakil rakyat berakting membela publik, tapi di balik layar memperjualbelikan kepercayaan rakyat.
Aristoteles pernah menulis:
“Negara yang kehilangan moral dalam politiknya akan hancur, bukan oleh musuh, tapi oleh dirinya sendiri.”
Dan mungkin Bengkulu sedang menuju ke arah itu — bukan karena bencana alam, tetapi karena bencana moral yang dibiarkan tumbuh oleh sistem politik yang busuk dan rakyat yang diam.
Sebab, jangan lupa:
“Rakyat bukan korban, tapi pencipta Iblis Demokrasi.”
Preman berjubah Dewan Terhormat itu lahir bukan dari partai semata, tapi dari bilik suara rakyat yang memilih tanpa nurani.
