Jakarta, Spoiler.id – Instruksi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar Bahasa Portugis diajarkan di sekolah sebagai mata pelajaran menimbulkan beragam pandangan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Sebagian mendukung langkah tersebut sebagai upaya memperluas penguasaan bahasa asing, sementara yang lain menilai kebijakan itu perlu dikaji ulang agar tidak membebani siswa dan sekolah.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Bonnie Triyana, menyatakan kekhawatirannya jika Bahasa Portugis dijadikan mata pelajaran wajib. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menambah beban siswa sekaligus menuntut kesiapan sekolah dalam menyediakan tenaga pendidik yang kompeten.
“Kalaupun dipelajari di sekolah, apalagi wajib, malah menjadi beban bagi siswa dan guru. Sebab, pasti dibutuhkan pengajar yang mahir berbahasa Portugis,” ujar Bonnie dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (25/10).
Bonnie menilai pembelajaran Bahasa Portugis sebaiknya dijadikan pelajaran pilihan atau kegiatan ekstrakurikuler, bukan pelajaran wajib. “Kalau sifatnya pilihan, siswa bisa bebas menentukan ikut atau tidak,” ucapnya.
Meski mendukung gagasan Presiden untuk memperluas pembelajaran bahasa asing di sekolah, Bonnie memandang kebijakan Bahasa Portugis perlu dipertimbangkan secara matang. Ia menilai pernyataan Presiden Prabowo tersebut mungkin berkaitan dengan diplomasi saat menerima kunjungan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Negara.
“Bahasa Portugis bukan bahasa pergaulan internasional atau bahasa akademik global. Mungkin ini bagian dari diplomasi untuk menghormati tamu negara,” ujarnya.
Selain itu, Bonnie menyoroti dampak anggaran dan kesiapan tenaga pengajar. “Pertanyaannya, siapa yang akan mengajar? Dari mana gurunya? Apakah sudah disiapkan anggarannya?” katanya. Ia menambahkan, pemerintah sebaiknya lebih fokus pada peningkatan mutu pembelajaran Bahasa Inggris dan Mandarin, dua bahasa yang lebih strategis di tingkat global.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengingatkan agar kebijakan pengajaran Bahasa Portugis tidak mengesampingkan Bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan pentingnya perencanaan matang sebelum menerapkan kebijakan baru di sektor pendidikan.
“Kami mendukung kebijakan pendidikan yang memperkuat daya saing global pelajar Indonesia, selama tetap menjaga prioritas bahasa Indonesia dan bahasa daerah sebagai identitas bangsa,” ujar Lalu dalam keterangan pers, Jumat (24/10).
Ia menambahkan, Kementerian Pendidikan perlu mengkaji potensi kerja sama dengan negara berbahasa Portugis seperti Portugal, Brasil, dan Timor Leste. “Mendikbud dan Mandikdasmen harus segera menerjemahkan arahan Presiden agar bisa diterapkan secara realistis di sekolah,” katanya.
Dukungan datang dari Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustopa. Menurutnya, gagasan Presiden Prabowo lahir dari semangat meningkatkan kemampuan bahasa asing generasi muda.
“Wacana itu semangatnya baik, agar siswa kita tidak hanya menguasai bahasa Inggris tetapi juga bahasa asing lain seperti Portugis,” ujar Saan di sela kegiatan pengobatan gratis Partai Nasdem di Jakarta, Sabtu (25/10).
Saan memastikan Komisi X DPR akan mendalami kebijakan tersebut sebelum diimplementasikan. Ia menilai, pembelajaran bahasa asing harus diarahkan untuk memperkuat daya saing dan membuka peluang global bagi pelajar Indonesia.
