Bengkulu, Spoiler.id – Ratusan massa yang tergabung dalam Pengurus Wilayah Barisan Pemuda Adat Nusantara (PW-BPAN) Bengkulu menggelar aksi solidaritas di depan Kantor Grapari Telkomsel Simpang Lima, Ratu Samban, Kota Bengkulu, Kamis (5/6/2025).
Aksi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat Pulau Enggano yang telah terisolasi selama lebih dari tiga bulan akibat pendangkalan alur kapal di Pelabuhan Pulau Baai.
Ketua PW-BPAN Bengkulu, Endang Setiawan, S.H., menyatakan bahwa aksi ini lahir dari keprihatinan atas nasib masyarakat Enggano.
“Selama tiga bulan terakhir, masyarakat Enggano terputus aksesnya. Ini bukan hanya soal transportasi, tapi soal hidup dan mati. Pemerintah jangan tutup mata,” tegasnya dalam orasi.
Sumardi, masyarakat adat Serawai menuturkan bahwa sudah tiga bulan lebih Enggano seperti pulau yang ditinggalkan. Pemerintah pusat maupun daerah tidak menunjukkan kepedulian.
Hal senada disampaikan Nita, dari masyarakat adat Rejang, yang menyebut dampaknya sudah sangat merugikan.
“Hasil bumi tidak bisa dijual, orang sakit tidak bisa dirujuk ke rumah sakit yang layak. Masyarakat seperti hidup dalam kepungan,” katanya.
Perwakilan dari masyarakat adat Kaur menyampaikan keresahan akibat hasil pertanian yang membusuk karena tidak bisa dikirim.
“Banyak kepala keluarga kehilangan penghasilan. Mereka tidak bisa memberi makan anak dan istri,” ujarnya.
Tuntutan Kepada Presiden
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan pada akhir aksi, PW-BPAN bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera bertindak. Mereka meminta dua hal utama:
- Melakukan konsolidasi seluruh kekuatan negara untuk menyelesaikan persoalan Enggano.
- Menyediakan kapal alternatif minimal dua kali seminggu selama proses normalisasi pelabuhan agar layanan dasar seperti ekonomi, kesehatan, dan pendidikan tidak lumpuh.
Detra, perwakilan AMAN, menegaskan bahwa negara tidak boleh gagal hadir untuk rakyat.
“Kami tidak sedang beretorika. Ini soal nyawa, soal eksistensi masyarakat adat yang hidup dan berkembang di wilayah mereka sendiri,” tegasnya.
Sementara itu, Ali Akbar dari LSM Kanopi menyebut pemerintah gagal memahami urgensi masalah ini.
“Kalau tidak bisa mengurus pulau sekecil Enggano, bagaimana bisa memimpin negeri sebesar Indonesia?” tegasnya.
Aksi ditutup dengan deklarasi dan pembacaan surat terbuka kepada Presiden, disaksikan langsung oleh masyarakat adat Enggano yang turut hadir dan menyampaikan rasa terima kasih atas solidaritas tersebut.
“Kami ingin hidup seperti warga negara lainnya. Kami bukan pulau kosong. Kami Indonesia,” ujar salah satu perwakilan masyarakat Enggano.
Pewarta: Syafri Yantoni
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © SPOILER 2025
