Jakarta, Spoiler.id – Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mendesak pemerintah untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan izin tambang nikel di kawasan konservasi Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Izin tersebut sebelumnya telah dicabut pemerintah karena terbukti menimbulkan kerusakan lingkungan dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
Dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu (11/6/2025), Daniel menyebut bahwa kawasan Raja Ampat merupakan wilayah berstatus ekologis tinggi yang tidak semestinya disentuh aktivitas eksploitasi tambang.
Ia menilai, pemberian izin tambang di kawasan tersebut merupakan bentuk kelalaian serius yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.
“Kita tidak boleh berhenti hanya pada pencabutan izin. Harus ada investigasi menyeluruh terhadap siapa yang mengeluarkan izin di kawasan konservasi seperti Raja Ampat. Ini merupakan pelanggaran berat terhadap Undang-Undang Lingkungan Hidup maupun Kehutanan,” ujar Daniel.
Lemahnya Pengawasan
Sebagai anggota Komisi IV DPR RI, Daniel menekankan bahwa Raja Ampat merupakan salah satu kawasan dengan kekayaan biodiversitas laut dan darat terbesar di dunia, yang semestinya dilindungi secara ketat.
Ia menyoroti lemahnya sistem pengawasan dan potensi adanya penyalahgunaan wewenang dalam proses penerbitan izin tambang di kawasan tersebut.
“Raja Ampat itu harta karun ekologis dunia. Harus kita pertanyakan, bagaimana izin tambang bisa lolos di sana? Siapa yang melicinkan jalannya? Ada indikasi kuat kelalaian atau bahkan penyimpangan prosedur,” ujarnya menambahkan.
Daniel meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dan membuka kemungkinan proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan izin bermasalah itu.
Fraksi PKB Siap Kawal Penegakan Hukum
Lebih lanjut, Fraksi PKB disebut siap mengawal kasus ini secara serius di parlemen dan mendukung penuh langkah penegakan hukum demi kelestarian lingkungan dan perlindungan hak masyarakat adat yang terdampak.
“Kami akan terus mengawasi agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan izin tambang, terutama di kawasan-kawasan lindung. Keadilan ekologis dan hak masyarakat adat harus dijaga,” tegas Daniel.
Pewarta: Syafri Yantoni
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © SPOILER 2025
