Spoiler.id – Manuver Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa belakangan mencuri perhatian publik. Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI pada 10 September lalu, ia dengan tegas menyebut tekanan pada perekonomian nasional bersumber dari kesalahan kebijakan fiskal dan moneter.
Pernyataan lugas ini bukan saja menunjukkan keberanian, tetapi juga membuka ruang refleksi kritis. Publik patut mempertanyakan apakah capaian pertumbuhan ekonomi 5,12 persen pada kuartal II benar-benar mencerminkan kesejahteraan rakyat, atau sekadar angka statistik tanpa dampak nyata di lapangan.
Indikator lain yang disampaikan Purbaya justru mengkhawatirkan. Pertumbuhan uang pada Agustus tercatat 0 persen, sementara belanja negara berjalan lambat karena dana ditempatkan di bank sentral. Kombinasi keduanya ibarat menarik rem tangan saat kendaraan menanjak—ekonomi tak mampu bergerak.
Dalam literatur Friedman dan Schwartz (1963), kontraksi uang primer (M0) tanpa intervensi justru memicu resesi. Kondisi inilah yang menurut Purbaya harus segera diatasi.
Stimulus Rp200 Triliun: Jalan Keluar atau Risiko Baru?
Sebagai jawaban, Purbaya menggeser Rp200 triliun dana pemerintah dari Bank Indonesia ke bank-bank Himbara. Dana itu dialokasikan ke BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI. Kebijakan ini diyakini dapat menjadi stimulus sektor riil. Namun data OJK justru menunjukkan kredit yang belum tersalurkan (undisbursed loan) naik 9,52 persen pada Juli 2025, menandakan persoalan bukan hanya likuiditas, tetapi juga lemahnya permintaan.
“Jika faktor daya beli masyarakat tidak diperkuat, maka stimulus berapa pun hanya akan menumpuk di neraca bank,” kata seorang pengamat ekonomi di Jakarta.
Publik pun khawatir dana segar tersebut kembali diparkir di instrumen aman seperti Surat Berharga Negara (SBN). Tanpa aturan ketat, perbankan lebih tergoda mencari keuntungan jangka pendek ketimbang mengucurkan kredit ke sektor produktif.
Transparansi dan Kepercayaan Publik
Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci. Publik berhak tahu siapa penerima manfaat dana Rp200 triliun itu dan bagaimana dampaknya terhadap lapangan kerja. Jika tidak, langkah Purbaya berisiko hanya menjadi kosmetik kebijakan tanpa daya ungkit riil.
Indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi memang penting, tetapi kejujuran data harus dijaga. Pertumbuhan 5,12 persen tak berarti banyak jika rakyat masih kesulitan memperoleh pekerjaan dan daya beli terus melemah.
Harapan Baru
Gebrakan Menkeu Purbaya patut dibaca sebagai sinyal perubahan. Namun, ujian sebenarnya ada pada implementasi. Jika sukses, kebijakan ini bisa menjadi titik balik ekonomi Indonesia menuju sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat. Jika gagal, ia hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah kebijakan fiskal.
Pada akhirnya, ekonomi bergerak bukan karena wacana, melainkan karena kepercayaan. Stimulus hanya akan efektif jika masyarakat yakin uang negara dikelola untuk kepentingan bersama.
Oleh: Muhammad Nalar Al Khair, Direktur Pangan Desa dan UMKM Sigmaphi Research
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © SPOILER 2025
