Spoiler.id – Kemewahan telah menjadi simbol keberhasilan di ruang publik Indonesia. Mobil mewah berjajar di halaman kantor pemerintahan, pesta pernikahan mewah berlangsung di hotel berbintang, sementara barang-barang bermerek menjadi pemandangan umum di media sosial. Fenomena ini tidak lagi mengagetkan, bahkan ketika pelakunya adalah pejabat publik dengan penghasilan resmi yang jauh dari cukup untuk membiayai gaya hidup semewah itu.
Di balik kemegahan tersebut, tersimpan persoalan yang lebih dalam: jurang antara citra dan realitas. Penampilan tak lagi mencerminkan kejujuran. Kemewahan menjadi selubung yang menutupi ketimpangan sosial, dan gaya hidup glamor menjadi sarana pencitraan yang menggeser esensi integritas.
Kita hidup di era ketika masyarakat lebih menghargai tampilan daripada nilai. Identitas dibentuk bukan dari kontribusi nyata, tetapi dari apa yang dipamerkan. Dalam iklim sosial semacam ini, etika perlahan digantikan oleh estetika. Menjadi baik tak lagi dianggap penting, yang utama adalah terlihat baik. Nilai-nilai seperti kejujuran, kesederhanaan, dan tanggung jawab sosial mengalami degradasi di tengah derasnya arus pencitraan.
Gaya hidup pejabat yang menjulang jauh di atas realitas masyarakat mengindikasikan bahwa kekuasaan kini lebih banyak dibungkus oleh simbol daripada substansi. Kemewahan dipakai bukan sekadar untuk kenyamanan pribadi, tetapi juga untuk menegaskan status sosial. Citra menjadi alat utama membangun pengaruh, bahkan jika realitas di baliknya kosong.
Fenomena ini mencerminkan pergeseran nilai yang membahayakan kehidupan publik. Ketika seseorang dinilai dari apa yang dimiliki, bukan dari siapa dirinya dan apa kontribusinya, maka ukuran moral dalam kepemimpinan publik menjadi kabur. Dalam iklim semacam ini, pejabat publik terjebak dalam logika konsumsi simbolik, membangun kesuksesan semu melalui tampilan, bukan pencapaian nyata.
Lebih jauh, kondisi sosial saat ini memperkuat ketimpangan yang tajam. Ketika angka ketimpangan pendapatan masih tinggi dan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara rendah, gaya hidup mewah yang dipertontonkan para pejabat justru memperlebar luka sosial. Rakyat yang berjuang memenuhi kebutuhan dasar dipaksa menyaksikan tontonan kemegahan dari mereka yang seharusnya menjadi pelayan publik.
Laporan kekayaan pejabat yang tak sejalan dengan penghasilan resminya juga menjadi sorotan. Ketika transparansi dipertanyakan, dan integritas menjadi barang langka, kepercayaan publik pun tergerus. Tanpa kepercayaan, negara kehilangan legitimasi moralnya.
Dalam kearifan lokal Nusantara, pemimpin dihormati bukan karena kekayaannya, tetapi karena kebijaksanaan dan ketulusannya. Kesederhanaan adalah tanda kekuatan moral, bukan kelemahan. Dalam konteks itulah, pejabat publik semestinya menjadi teladan moral—bukan hanya dalam ucapan, tetapi juga dalam gaya hidup dan pilihan sikap.
Kini saatnya untuk mengembalikan kejujuran sebagai fondasi kehidupan berbangsa. Yang dibutuhkan bukan lebih banyak pejabat kaya, melainkan pejabat yang jujur. Bukan lebih banyak pertunjukan kemegahan, tetapi lebih banyak teladan kesederhanaan yang menginspirasi.
Kejujuran memang tak selalu gemerlap, namun hanya dengannya bangsa ini dapat dibangun secara bermartabat—dari penampilan menuju kebenaran, dari citra menuju integritas.
Oleh: Pormadi Simbolon
