Jakarta, Spoiler.id – Pemerintah tengah mencari skema penyelesaian terbaik terkait beban utang besar proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, isu tersebut menjadi salah satu agenda pembahasan utama dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (29/10/2025).
“Pemerintah sedang mencari skema terbaik, termasuk perhitungan-perhitungan angkanya dan kemungkinan meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran utang,” kata Prasetyo di Antara Heritage Center, Jakarta, Kamis (30/10/2025).
Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Prabowo Subianto menugaskan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta CEO Danantara Rosan Roeslani untuk meninjau ulang skema pembiayaan proyek kereta cepat tersebut.
“Pak Airlangga, Menteri Keuangan, dan CEO Danantara diminta menghitung kembali secara detail serta menyiapkan opsi-opsi, termasuk perpanjangan masa pinjaman sebagai bagian dari skenario penyelesaian terbaik,” ujar Prasetyo.
Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memperbaiki seluruh moda transportasi publik, tidak hanya proyek Whoosh. “Transportasi kereta api reguler, bus, hingga kapal, semuanya sedang kita benahi,” katanya.
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) kini menjadi sorotan publik karena total beban utangnya mencapai Rp116 triliun. Danantara, sebagai superholding BUMN, tengah mengkaji cara meringankan beban keuangan proyek tersebut, termasuk opsi restrukturisasi pembiayaan.
Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan dana APBN untuk menutup utang proyek KCIC. Ia menilai tanggung jawab penuh berada di tangan BUMN yang tergabung dalam konsorsium.
“Utang proyek KCIC bukan tanggung jawab pemerintah. Sejak terbentuknya Danantara, seluruh dividen BUMN menjadi milik mereka dan tidak lagi masuk penerimaan negara bukan pajak,” ujar Purbaya dalam Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat (10/10/2025).
Menurut Purbaya, dengan rata-rata dividen BUMN mencapai Rp80 triliun per tahun, Danantara semestinya dapat mengelola pembiayaan proyek tersebut secara mandiri tanpa meminta bantuan dari Kementerian Keuangan.
