Jakarta, Spoiler.id – PDI Perjuangan menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Sikap tersebut merupakan salah satu keputusan utama yang dihasilkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan.
Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Aceh Jamaluddin Idham mengatakan Rakernas I menilai pilkada langsung merupakan wujud nyata kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin daerah sekaligus memperkuat legitimasi pemerintahan.
“Rakernas I Partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung guna memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap lima tahun,” kata Jamaluddin saat membacakan hasil Rakernas I di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta, Senin (12/1/2026).
Menurut Jamaluddin, hak rakyat dalam memilih kepala daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga kualitas demokrasi dan legitimasi pemerintahan di daerah. Namun demikian, PDI Perjuangan juga menaruh perhatian serius terhadap persoalan tingginya biaya politik dalam pelaksanaan pilkada.
Sebagai solusi, partai merekomendasikan transformasi sistem pemungutan suara serta penguatan integritas penyelenggara pemilu. Hal tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar efisiensi anggaran dapat dilakukan tanpa mengurangi kualitas demokrasi.
“Rakernas I Partai mendorong pelaksanaan pilkada yang berbiaya rendah antara lain melalui penerapan e-voting, penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu seperti politik uang, serta pencegahan pembiayaan rekomendasi calon atau mahar politik,” ujar Jamaluddin.
Selain aspek pembiayaan, Rakernas I PDI Perjuangan juga merekomendasikan pembatasan biaya kampanye serta peningkatan profesionalisme penyelenggara pemilu. Menurut Jamaluddin, sistem pilkada yang bersih akan melahirkan pemimpin yang bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pemodal.
“Setiap tahapan pilkada harus memastikan kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan pada kekuatan kapital. Dengan penegakan hukum yang tegas terhadap politik uang, marwah demokrasi dapat kita jaga,” katanya.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan posisi resmi PDI Perjuangan terkait wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah yang belakangan mengemuka dan menjadi salah satu isu krusial dalam Rekomendasi Eksternal Rakernas I partai.
Sebagaimana diketahui, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD mendapat dukungan dari mayoritas partai di parlemen. Sejumlah partai, seperti Gerindra, Golkar, dan Demokrat, menyatakan persetujuan terhadap skema tersebut, termasuk Demokrat yang sebelumnya sempat menyatakan penolakan.
