Bengkulu, Spoiler.id – Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik pungutan liar (pungli) dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Penegasan tersebut disampaikan saat penandatanganan surat pernyataan bebas pungli dan gratifikasi oleh seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Senin (20/4).
Kegiatan yang berlangsung di halaman apel Kantor Gubernur Bengkulu itu turut dihadiri Wakil Gubernur Mian. Dalam kesempatan tersebut, Helmi meminta seluruh kepala OPD mematuhi arahan pemerintah pusat guna mencegah praktik yang melanggar hukum.
Helmi mengungkapkan, pihaknya sempat menerima laporan terkait dugaan pungli di sejumlah instansi, termasuk di Rumah Sakit M. Yunus. Namun, setelah dilakukan penelusuran, dugaan tersebut tidak terbukti.
“Ada informasi yang kami terima terkait dugaan praktik melawan hukum, termasuk pungli di Rumah Sakit M. Yunus. Kami langsung merespons dengan memerintahkan Wakil Gubernur, Inspektur, dan Sekretaris Daerah untuk melakukan penelusuran. Hasilnya, tidak ditemukan praktik tersebut,” ujar Helmi.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya komitmen bersama dalam menjaga integritas aparatur pemerintahan serta memastikan setiap laporan yang masuk ditindaklanjuti secara serius.
“Komitmen ini kita pertegas secara tertulis. Jangan sampai informasi yang diterima oleh Gubernur dan Wakil Gubernur tidak ditindaklanjuti,” katanya.
Selain itu, Helmi juga menyampaikan bahwa evaluasi kinerja kepala OPD akan dilakukan secara berkala setiap tiga bulan. Evaluasi tersebut melibatkan tim yang terdiri atas Wakil Gubernur, Inspektur, Sekretaris Daerah, serta panitia seleksi yang sebelumnya terlibat dalam proses pengangkatan pejabat.
“Setiap tiga bulan akan dilakukan evaluasi kinerja. Tim dari Wakil Gubernur, Inspektur, Sekretaris Daerah, serta panitia seleksi akan turut andil dalam proses ini,” ujar Helmi.
