Jakarta, Spoiler.id – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendorong pemerintah menetapkan gaji guru minimal Rp5 juta per bulan sebagai langkah meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia.
Menurut Lalu, angka tersebut merupakan nominal yang dinilai layak berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan Komisi X DPR RI.
“Kami sudah menghitung di Komisi X, minimal Rp5 juta itu adalah angka yang layak atau nominal yang paling pas untuk kesejahteraan guru,” kata Lalu Hadrian Irfani di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.
Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung dampak kebocoran anggaran negara terhadap kemampuan pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru.
Lalu menilai pernyataan Presiden tersebut sebagai upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai berbagai faktor yang memengaruhi keterbatasan anggaran negara, termasuk untuk sektor pendidikan.
“Kami tentu memandang ini positif. Presiden ingin menjelaskan kepada masyarakat kenapa sampai hari ini gaji guru belum bisa naik secara optimal,” ujarnya.
Ia mengakui pemerintah telah melakukan peningkatan kesejahteraan guru dalam beberapa tahun terakhir. Namun demikian, menurutnya, kenaikan tersebut masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan kebutuhan hidup dan peran strategis guru dalam pembangunan sumber daya manusia.
Dalam pembahasan rancangan postur anggaran tahun 2027, lanjut Lalu, pemerintah juga telah menyiapkan skema peningkatan gaji dan tunjangan bagi guru, baik yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN.
Sebagai mitra kerja pemerintah di bidang pendidikan, Komisi X DPR RI akan mencermati kebijakan tersebut saat penyampaian nota keuangan dan RAPBN 2027 oleh Presiden pada Agustus mendatang.
“Kami akan melihat dalam pidato nota keuangan Presiden pada 16 Agustus nanti. Namun kami meyakini Presiden telah memikirkan hal ini karena beliau selalu menempatkan kesejahteraan guru sebagai prioritas,” katanya.
Lalu menegaskan peningkatan kualitas pendidikan nasional tidak dapat dipisahkan dari upaya meningkatkan kesejahteraan para guru sebagai ujung tombak pendidikan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto saat menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, menyoroti potensi kerugian negara akibat praktik pelaporan ekspor yang tidak sesuai ketentuan.
Presiden menyebut kebocoran anggaran dalam jangka panjang berdampak terhadap kemampuan negara menyediakan anggaran yang lebih besar, termasuk untuk peningkatan gaji guru dan pegawai negeri.
Menurut Presiden, pemahaman terhadap persoalan kebocoran anggaran penting agar masyarakat mengetahui tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengelola keuangan negara dan memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan, termasuk sektor pendidikan.
