Geger Dugaan Fee Proyek Rp74 Juta, Bupati Lebong dan Istri Disebut dalam Laporan Polisi

0
9

Lebong, Spoiler.id – Dugaan penipuan dan penggelapan terkait fee proyek rehabilitasi Gedung Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2026 dilaporkan ke Polres Lebong. Dalam laporan tersebut, seorang wiraswasta mengaku mengalami kerugian sebesar Rp74 juta setelah dijanjikan memperoleh paket pekerjaan proyek.

Dilansir dari Satujuang.com, perkara itu dilaporkan oleh VV (37), warga Desa Tanjung Bunga I, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong. Saat ini, laporan tersebut ditangani Unit III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Lebong.

Penanganan perkara tersebut terungkap melalui Surat Permintaan Keterangan Satreskrim Polres Lebong Nomor B/806/IX/RES.3.3./2026/SATRESKRIM tertanggal 11 September 2026. Surat itu ditujukan kepada pihak terlapor berinisial MN, warga Desa Sukabumi, Kecamatan Lebong Sakti.

Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa Unit III Tipidkor Satreskrim Polres Lebong tengah menyelidiki dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan MN di Rumah Dinas Bupati Lebong pada 2026.

Penyelidikan itu berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Lidik/147/VIII/RES.3.3./2026/SATRESKRIM tertanggal 27 Agustus 2026. Perkara bermula dari pengaduan masyarakat terkait dugaan penipuan dan penggelapan yang disebut terjadi pada 27 Februari 2026.

Selanjutnya, laporan tersebut tercatat secara resmi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Lebong pada 5 Oktober 2026 sekitar pukul 11.08 WIB.

Berdasarkan kronologi yang disampaikan VV dalam laporan polisi, perkara bermula dari komunikasi antara dirinya dan MN sejak awal 2026. Komunikasi itu awalnya membahas sejumlah kegiatan proyek tunda bayar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.

Dalam perkembangannya, MN disebut mengaku memiliki kedekatan khusus dengan Bupati Lebong dan menawarkan peluang pekerjaan kepada VV. Pelapor mengklaim diminta menyiapkan uang sebagai fee untuk memperoleh paket rehabilitasi Gedung Sekretariat DPRD Lebong Tahun Anggaran 2026.

Menurut keterangan pelapor, MN mengarahkan agar uang tersebut diserahkan kepada Bupati Lebong melalui seorang perantara berinisial D, yang disebut sebagai istri bupati.

VV mengaku pada 27 Februari 2026 sekitar pukul 22.30 WIB mendatangi Rumah Dinas Bupati Lebong bersama MN untuk menyerahkan uang tahap pertama sebesar Rp50 juta.

Setibanya di kompleks rumah dinas yang berada di kawasan Tanjung Agung, Kecamatan Tubei, VV mengaku menunggu di luar, sedangkan MN masuk seorang diri.

Dalam kronologi laporannya, VV menyebut MN kemudian menyerahkan uang tersebut kepada seseorang berinisial BR, yang disebut sebagai ajudan atau sopir Bupati Lebong.

Setelah penyerahan uang tahap pertama, keduanya meninggalkan lokasi. Namun, pada April 2026, MN kembali menghubungi VV dan meminta tambahan uang sebesar Rp50 juta.

Pelapor mengaku hanya mampu memenuhi permintaan tersebut sebesar Rp24 juta. Uang itu kemudian diserahkan langsung ke kediaman MN di Desa Sukabumi.

Dengan demikian, total uang yang diklaim telah diserahkan VV mencapai Rp74 juta.

Kecurigaan muncul setelah paket pekerjaan rehabilitasi Gedung Sekretariat DPRD Lebong yang dijanjikan tidak kunjung diperoleh. Pada awal Agustus 2026, VV mengaku mendapat informasi bahwa pekerjaan tersebut bukan menjadi bagian dari paket yang diterimanya.

Untuk memastikan keberadaan uang yang telah diserahkan, VV meminta bantuan seseorang berinisial RD guna mengonfirmasi kepada D dan BR.

Berdasarkan informasi yang diterima VV dari RD, kedua pihak tersebut membantah pernah menerima titipan uang fee proyek dari MN sebagaimana yang disampaikan pelapor.

VV mengaku hingga laporan dibuat belum dapat menghubungi MN untuk meminta klarifikasi. Merasa dirugikan, ia kemudian melaporkan persoalan tersebut ke Satreskrim Polres Lebong agar diproses sesuai ketentuan hukum.

Dalam laporan polisi tersebut, VV juga mencantumkan tiga orang sebagai saksi, masing-masing berinisial FR, BI, dan DY.

Seluruh uraian mengenai dugaan penyerahan uang, keterlibatan pihak-pihak yang disebut, serta janji pemberian paket pekerjaan bersumber dari keterangan pelapor dalam laporan polisi dan dokumen penyelidikan kepolisian. Dugaan tersebut masih dalam proses penanganan aparat penegak hukum dan belum merupakan kesimpulan mengenai kesalahan pihak tertentu.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya bagi Bupati Lebong, istri bupati, MN, maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini guna memenuhi prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah.

Pewarta: Restu Edi
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © SPOILER 2026

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here