Jakarta, Spoiler.id – Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan dukungan terhadap usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa mengatakan, jumlah tersebut berdasarkan dokumen pengusulan yang telah ditandatangani anggota DPR dari sejumlah fraksi.
“Berdasarkan penyampaian dari masing-masing pengusung, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang,” kata Saan Mustofa.
Dukungan tersebut berasal dari delapan fraksi di DPR RI. Rinciannya, Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 14 anggota, Partai Golkar 13 anggota, Partai NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, Partai Demokrat 18 anggota, dan Partai Gerindra 11 anggota.
Dari Fraksi PDI Perjuangan, anggota DPR Dolfie Othniel Frederic Palit menyampaikan bahwa sebanyak 14 legislator dari fraksinya mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.
Dolfie menjelaskan, usulan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menjalankan kedaulatan rakyat sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menurut dia, setiap penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk pengisian jabatan presiden dan wakil presiden, harus memenuhi ketentuan konstitusi serta peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut terdapat 13 anggota fraksinya yang ikut mengajukan usulan tersebut.
“Kami mewakili beberapa anggota, ada 13 anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar yang terhimpun sampai hari ini yang ingin menyampaikan hak menyatakan pendapatnya dan kemudian mengajukan permohonan untuk menjadi hak menyatakan pendapat dari DPR,” ujar Doli.
Ia menjelaskan, salah satu hal yang menjadi latar belakang pengajuan tersebut adalah dinamika hukum yang berkembang, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait legitimasi posisi wakil presiden.
“Sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung yang linear berkaitan dengan soal legitimasi posisi Wakil Presiden. Dan kami menganggap urusan di wilayah hukum sudah selesai,” katanya.
Dukungan berikutnya datang dari Fraksi Partai NasDem. Anggota DPR Sugeng Suparwoto menyebut sebanyak 19 anggota fraksinya mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.
Sugeng mengatakan, fraksinya menilai sejumlah persyaratan yang menjadi dasar pengajuan telah terpenuhi. Karena itu, pihaknya mendorong agar proses pembahasan dapat berjalan lebih cepat.
Ia juga menyebut usulan tersebut secara khusus ditujukan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dari Fraksi Partai Gerindra, anggota DPR Azis Subekti menyampaikan bahwa terdapat 11 legislator yang ikut mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat.
Azis mengatakan, sebelum mengambil sikap, pihaknya terlebih dahulu mencermati berbagai aspirasi, keluhan, dan pandangan masyarakat terkait persoalan yang berkembang.
“Saya Azis Subekti, nomor anggota A112, mewakili 11 orang dari Fraksi Partai Gerindra DPR RI untuk memberikan pembicaraan di forum ini. Bapak, Ibu sekalian, kenapa kami mengambil waktu yang terakhir, karena kami ingin mendengar, mencermati, apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi pandangan, apa yang menjadi keinginan untuk menyelesaikan hal-hal yang sekarang ini berkembang di masyarakat dan tentu kita ingin segera untuk diakhiri,” ujarnya.
Pengusulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut menjadi bagian dari dinamika politik di DPR RI terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meski telah memperoleh dukungan 120 anggota, proses selanjutnya tetap harus mengikuti mekanisme dan ketentuan konstitusi serta tata tertib DPR.
Pewarta: Restu Edi
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © SPOILER 2026
