Bengkulu, Spoiler.id – Penyidikan dugaan korupsi pengelolaan jasa kepelabuhanan dan kenavigasian di Pelabuhan Pulau Baai, Kota Bengkulu, periode 2020–2024 terus berkembang. Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu kembali menggeledah dua lokasi yang berkaitan langsung dengan aktivitas kepelabuhanan, Selasa (10/11/2026).
Dua lokasi tersebut yakni Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Pulau Baai Bengkulu serta Kantor PT Pelindo Jasa Maritim Unit Bengkulu.
Dengan tambahan penggeledahan tersebut, total delapan lokasi telah digeledah penyidik Kejati Bengkulu dalam rangka mengusut dugaan penyimpangan pengelolaan jasa kepelabuhanan dan kenavigasian di Pelabuhan Pulau Baai.
Sebelumnya, penyidik telah melakukan penggeledahan di enam lokasi lainnya untuk mengumpulkan alat bukti sekaligus menelusuri dugaan penyimpangan dalam pengelolaan sektor kepelabuhanan selama empat tahun tersebut.
Kantor KSOP Kelas III Pulau Baai yang digeledah beralamat di Jalan Ir. Rustandi Sugianto, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Sementara itu, Kantor PT Pelindo Jasa Maritim Unit Bengkulu berada di Gedung PT Pelabuhan Tanjung Priok Lantai 3, Jalan Yos Sudarso Nomor 9, kawasan Pulau Baai.
Penggeledahan terhadap kedua institusi tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam penelusuran tata kelola jasa kepelabuhanan dan kenavigasian, mengingat keduanya berkaitan dengan aktivitas operasional pelabuhan.
Pelaksanaan penggeledahan mengacu pada Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejati Bengkulu Nomor PRINT-1381/L.7/Fd.2/10/2026 tertanggal 21 Oktober 2026 dan Surat Perintah Penggeledahan Nomor PRINT-1486/L.7/Fd.2/11/2026 tertanggal 9 November 2026.
Kejati Bengkulu menegaskan bahwa rangkaian penggeledahan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan untuk memperoleh alat bukti serta mengungkap secara menyeluruh dugaan tindak pidana yang sedang ditangani.
Meski delapan lokasi telah digeledah, proses hukum perkara tersebut masih berlangsung. Penentuan pihak yang bertanggung jawab dan pembuktian unsur tindak pidana akan bergantung pada hasil penyidikan serta alat bukti yang sah.
Kejati Bengkulu menyatakan penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan.
Perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi jasa kepelabuhanan dan kenavigasian Pelabuhan Pulau Baai kini menjadi perhatian publik. Masyarakat menantikan pengungkapan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat, serta potensi kerugian negara akibat pengelolaan aktivitas kepelabuhanan selama periode 2020–2024.
Pewarta: Restu Edi
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © SPOILER 2026
