Bengkulu, Spoiler.id – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, menyampaikan bahwa Badan Anggaran (Banggar) telah menyetujui alokasi sebesar Rp3 miliar untuk pembangunan gedung SMA Negeri 12 di Kabupaten Kaur pada tahun anggaran 2026. Dana tersebut bersumber dari APBD 2026 dan akan digunakan untuk pembangunan enam ruang belajar serta satu ruang kantor guru.
“SMA Negeri 12 itu sudah menjadi agenda penting DPRD. Kami sudah laporkan ke Banggar dan disetujui Rp3 miliar. Kalau berharap dari kementerian, tentu harus mengajukan proposal. Namun yang dibutuhkan sekarang adalah kehadiran pemerintah provinsi,” ujar Usin saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (13/11/2025).
Kepala SMA Negeri 12 Kaur, Japilus, menyambut baik persetujuan anggaran tersebut dan menilai keputusan itu memberi harapan baru bagi proses belajar mengajar. “Kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik DPRD, gubernur, maupun pihak lain yang peduli. Termasuk dewan guru,” katanya.
SMA Negeri 12 sebelumnya menjadi sorotan nasional setelah 153 siswanya membentangkan karton berisi permintaan pembangunan gedung saat peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2025. Aksi itu viral di media sosial dan mendorong Komisi IV DPRD Bengkulu meninjau langsung kondisi sekolah.
Selama ini, proses belajar mengajar dilakukan dengan menumpang tiga ruangan milik SMP Negeri 22 di Kecamatan Nasal. Japilus yang merupakan guru tetap di SMK Negeri 4 Kaur ditunjuk sebagai pelaksana tugas kepala sekolah. Ia mengungkapkan bahwa mayoritas siswa berasal dari wilayah pedalaman dan perbukitan.
“Sekolah ini sudah jauh dan berada di perbukitan. Anak-anak tinggal lebih jauh lagi dan harus berjalan kaki melewati jalan ekstrem, becek, dan berlumpur,” jelasnya.
Japilus mengenang bahwa saat sekolah pertama berdiri tiga tahun lalu, SMA Negeri 12 tidak memiliki guru, administrasi, maupun dana operasional. Ia kemudian mengajak para lulusan sarjana di daerah tersebut untuk mengajar secara sukarela. “Saya sampaikan kepada para sarjana yang mau mengajar bahwa tidak ada dana untuk menggaji, dan mereka menerimanya dengan ikhlas,” ujarnya.
Saat ini terdapat 28 guru honorer yang digaji Rp12 ribu per jam melalui iuran wali murid. “Para guru digaji Rp12 ribu per jam dari urunan wali murid,” tuturnya.
Keterbatasan sarana belajar juga dirasakan siswa, yang harus membawa meja dan kursi dari rumah masing-masing. “Anak-anak membawa meja dan kursi dari rumah untuk belajar,” kata Japilus.
Untuk kebutuhan administrasi, sekolah memanfaatkan komputer lama dan meminjam printer dari SMP tempat mereka menumpang. “Saya bersyukur dibantu para guru honorer sehingga kegiatan belajar tetap berjalan,” ujarnya.
