Jakarta, Spoiler.id – Kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang diterapkan pemerintah dinilai tidak sekadar langkah efisiensi jangka pendek, melainkan bagian dari transformasi birokrasi menuju sistem kerja berbasis digital dan kinerja.
Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menetapkan kebijakan WFH bagi ASN setiap hari Jumat, yang diproyeksikan mampu menghemat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga Rp6,2 triliun.
Kebijakan tersebut menandai perubahan paradigma kerja dari yang semula berorientasi pada kehadiran fisik menjadi berbasis capaian kinerja yang terukur dan akuntabel.
WFH membuka ruang penerapan sistem kerja berbasis output, di mana produktivitas tidak lagi diukur dari waktu kehadiran di kantor, melainkan hasil kerja yang dicapai. Selain itu, pengurangan mobilitas harian ASN juga berdampak pada efisiensi energi dan penurunan emisi karbon.
Transformasi ini turut mendorong pergeseran menuju tata kelola pemerintahan berbasis sistem digital. Layanan publik yang sebelumnya mengandalkan tatap muka kini beralih ke platform daring, sehingga lebih cepat, transparan, dan mudah diakses.
Dalam konteks kebijakan publik, WFH menjadi bagian dari strategi efisiensi yang lebih luas, mulai dari pengurangan penggunaan kendaraan dinas, efisiensi konsumsi energi gedung perkantoran, hingga optimalisasi infrastruktur digital.
Meski demikian, efektivitas WFH tetap bergantung pada kesiapan sistem dan tata kelola. Tanpa pengaturan yang jelas, fleksibilitas kerja berpotensi menurunkan disiplin dan konsistensi kinerja.
WFH juga dinilai bukan sebagai solusi tunggal, melainkan bagian dari pola kerja seimbang yang mengedepankan fleksibilitas, tanggung jawab, serta pengukuran kinerja yang jelas.
Penguatan digitalisasi menjadi faktor kunci dalam mendukung keberhasilan kebijakan ini. Tidak hanya pada aspek administratif, tetapi juga mencakup kualitas layanan, kecepatan akses, literasi digital, serta akuntabilitas birokrasi.
Dengan dukungan teknologi, pengawasan kinerja dapat dilakukan secara lebih transparan melalui sistem pelaporan digital yang terdokumentasi. Hal ini mendorong terbentuknya budaya kerja berbasis kepercayaan dan akuntabilitas.
Pengalaman sektor swasta global menunjukkan bahwa kerja jarak jauh dapat berjalan efektif jika didukung infrastruktur digital dan manajemen kinerja yang tepat. Produktivitas tidak lagi ditentukan oleh lokasi kerja, melainkan kualitas sistem dan tata kelola.
Di sektor publik, WFH berpotensi menjadi katalis percepatan digitalisasi layanan, sekaligus meningkatkan transparansi dan meminimalkan potensi penyimpangan melalui jejak audit yang jelas.
Dengan demikian, kebijakan WFH perlu diposisikan sebagai bagian dari strategi transformasi digital nasional yang komprehensif, guna mewujudkan birokrasi modern yang adaptif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Oleh: Prof. Dr. Ahmad M Ramli, Guru Besar Cyber Law & Regulasi Digital UNPAD
