Jakarta, Spoiler.id – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Amin AK, mengingatkan pemerintah agar bersikap hati-hati dalam menyikapi kesepakatan dagang terbaru antara Indonesia dan Amerika Serikat. Ia menilai, meski berhasil menekan ancaman tarif ekspor menjadi 19 persen, Indonesia justru harus menanggung konsekuensi ekonomi yang besar.
“Keberhasilan menurunkan tarif patut diapresiasi, tetapi itu harus dibayar mahal. Nilainya mencapai USD 34 miliar atau sekitar Rp552 triliun,” kata Amin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (17/7/2025).
Menurutnya, angka tersebut mencakup komitmen pembelian energi dari AS senilai USD 15 miliar, produk pertanian sebesar USD 4,5 miliar, serta pengadaan 50 unit pesawat Boeing. Ia menilai pembelanjaan sebesar itu bisa menguras devisa negara dan berpotensi menggerus kedaulatan ekonomi nasional.
Amin juga menyoroti ketimpangan dalam struktur perjanjian. Meski Indonesia membuka pasarnya bagi berbagai produk AS—seperti gandum, jagung, dan pesawat—namun ekspor Indonesia tetap dikenai tarif 19 persen. Ia menilai hal ini bertolak belakang dengan prinsip perdagangan yang adil dan resiprokal.
“Tarif ekspor kita tetap 19 persen, tapi produk mereka bebas masuk. Singapura saja hanya kena 10 persen. Ini tidak adil,” ujarnya.
Meski memahami posisi negosiator Indonesia yang berada di bawah tekanan, Amin menyebut perjanjian ini sebagai bentuk kompromi yang belum tentu memperkuat posisi ekonomi nasional.
Ia mendesak agar pemerintah, khususnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bersikap lebih transparan dengan membuka isi kesepakatan secara menyeluruh ke publik. Menurutnya, ada kekhawatiran terkait kemungkinan klausul tersembunyi seperti akses asing terhadap pengadaan publik, integrasi sistem pembayaran asing ke QRIS, dan pelonggaran sertifikasi halal.
“Harus dinegosiasikan ulang. Kalau ekspor kita dikenai tarif 19 persen, maka produk AS juga perlu dikenai tarif yang setara, atau setidaknya ada perlakuan yang setara seperti untuk negara-negara ASEAN lainnya,” tegas Amin.
Ia juga mengingatkan agar pembelian besar-besaran produk pangan dan energi dari luar negeri tidak menimbulkan ketergantungan baru yang dapat mengganggu ketahanan sektor produksi dalam negeri.
“Kesepakatan ini bukan akhir. Ini adalah awal dari tantangan baru. Kita tidak boleh terlena oleh euforia penurunan tarif semata,” pungkasnya.
Pewarta: Syafri Yantoni
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © SPOILER 2025
