Jakarta, Spoiler.id – Indonesia kerap dijuluki tanah surga. Pepatah lama menyebut, “tongkat kayu dan batu jadi tanaman.” Kekayaan alam yang melimpah menjadi bukti: emas di Papua, batu bara di Kalimantan, minyak dan gas di Sumatera, hingga nikel di Sulawesi. Laut yang luas menawarkan ikan tanpa henti, hutan tropis menjadi paru-paru dunia, dan tanah yang subur menumbuhkan apa saja.
Namun, di balik gelimang kekayaan itu, wajah rakyat masih jauh dari sejahtera. Di tengah kabar pertumbuhan ekonomi, masih ada ibu-ibu yang berutang di warung demi membeli beras. Anak-anak putus sekolah karena biaya hidup tak tertanggung, sementara orang sakit menunda berobat karena biaya rumah sakit lebih mahal daripada isi dompet.
Paradoks ini menohok: negara kaya, tapi rakyat miskin. Pertanyaan yang wajar muncul—jika bangsa ini begitu kaya, uangnya ada di mana?
Pertama, sebagian besar sumber daya alam dikuasai perusahaan besar, baik asing maupun domestik. Kontrak kerja lebih banyak menguntungkan pemilik modal ketimbang rakyat. Devisa memang masuk, tapi keuntungan terbesar justru mengalir ke luar negeri atau hanya dinikmati segelintir elite.
Kedua, kebocoran anggaran negara sudah menjadi cerita lama. Korupsi, mark up proyek, hingga penyalahgunaan wewenang membuat uang rakyat lenyap sebelum kembali dalam bentuk sekolah, rumah sakit, atau jalan yang layak.
Ketiga, kebijakan pembangunan kerap tidak berpihak pada kebutuhan dasar rakyat. Infrastruktur megah berdiri, proyek mercusuar dibanggakan, tapi pekerjaan layak, pendidikan bermutu, dan layanan kesehatan terjangkau masih jauh dari jangkauan masyarakat kecil.
Pertumbuhan ekonomi yang diumumkan tiap tahun sering hanya terasa di atas kertas. Statistik naik, tetapi buruh tetap menerima upah minimum yang pas-pasan, sementara pemilik modal melipatgandakan keuntungan.
Ketimpangan makin terasa dengan beban pajak rakyat yang terus meningkat. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melonjak, membebani warga kecil, sementara fasilitas mewah bagi pejabat—mobil dinas baru, gedung megah, perjalanan luar negeri, tunjangan besar—tetap berjalan.
Laporan ketimpangan menunjukkan sebagian kecil penduduk menguasai kekayaan setara dengan ratusan juta rakyat. Kontradiksi itu tampak jelas: perumahan mewah berdiri megah, bersebelahan dengan kampung kumuh yang kesulitan air bersih. Mobil mewah melintas di jalan tol, sementara anak-anak berlarian tanpa alas kaki di gang sempit.
Kemiskinan struktural inilah yang menciptakan jurang sosial. Pendidikan sulit dijangkau bagi yang miskin, kesehatan masih berbiaya mahal, dan lapangan kerja layak terbatas. Narasi bahwa kemiskinan adalah takdir justru meninabobokan rakyat, padahal kemiskinan lahir dari salah urus, ketidakadilan, dan kebijakan yang berat sebelah.
Pertanyaan “Rakyat miskin, negara kaya, uangnya di mana?” bukan sekadar retorika. Ini adalah gugatan moral. Kekayaan bangsa seharusnya kembali kepada rakyat, bukan berhenti di tangan segelintir orang.
Kita tidak butuh klaim kaya tanpa bukti nyata. Yang dibutuhkan rakyat adalah keadilan, harga beras terjangkau, pekerjaan layak, pendidikan bermutu, serta kesehatan yang bisa diakses semua lapisan.
Selama rakyat masih lapar, anak-anak masih putus sekolah, dan orang sakit masih menunggu biaya berobat, klaim “negara kaya” akan terdengar hampa. Karena itu, pertanyaan ini harus terus diajukan: Rakyat miskin, negara kaya, uangnya di mana?
Oleh: Muh. Siddik Ibrahim
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © SPOILER 2025
