Jakarta, Spoiler.id – Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menegaskan partai politik memiliki tanggung jawab besar dalam membangun sistem pendidikan politik yang baik serta melakukan rekrutmen kader yang berintegritas. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya praktik korupsi yang melibatkan pejabat publik.
Pernyataan itu disampaikan Sarmuji sebagai respons atas maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah.
Menurutnya, fenomena tersebut tidak terlepas dari pentingnya penguatan pendidikan politik di internal partai agar setiap kader memahami nilai integritas dan tanggung jawab saat menduduki jabatan publik.
“Pertama, kita tentu memiliki kewajiban melakukan pendidikan politik dan dalam konteks ini melakukan rekrutmen politik. Orang yang direkrut harus memiliki integritas, kapasitas, dan kemampuan profesional,” kata Sarmuji saat membuka Training of Trainers (TOT) Akademi Partai Golkar Tahun 2026 di Aula Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (3/8/2026).
Ia menegaskan tugas partai politik tidak berhenti pada proses pencalonan kader untuk menduduki jabatan publik. Partai juga memiliki kewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan agar kader tetap menjalankan tugas sesuai aturan dan etika.
“Pada saat menjadi pejabat publik, kewajiban partai juga untuk memagari setiap anggota yang menjadi pejabat publik agar tetap dalam rel yang sebenarnya,” ujarnya.
Selain menyoroti aspek pembinaan kader, Sarmuji juga menilai tingginya ongkos politik menjadi persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian serius.
Menurut dia, mahalnya biaya politik merupakan salah satu akar persoalan yang harus dibenahi melalui penyempurnaan regulasi, khususnya dalam pembahasan Undang-Undang Pilkada.
“Oleh karena itu, dalam proses pembahasan undang-undang politik, terutama Undang-Undang Pilkada, akar persoalan itu harus kita tilik bersama dan kita carikan solusi yang sebenar-benarnya,” katanya.
Sarmuji berharap penguatan pendidikan politik, rekrutmen kader yang berkualitas, serta perbaikan sistem politik nasional dapat menjadi langkah strategis untuk menciptakan pejabat publik yang profesional, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi.
