Bengkulu, Spoiler.id – Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengunjungi Gubernur Banten Andra Soni untuk menjalin kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Pertemuan ini digelar pada Jumat (24/10/2025) di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, dan dihadiri Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah. Helmi dan Andra menandatangani kesepakatan kerja sama antara Provinsi Bengkulu dan Provinsi Banten.
Menurut Helmi, kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana Pemerintah Provinsi Banten mampu membangun jalan yang menjadi kewenangan desa, di luar tanggung jawab provinsi. Helmi menilai kebijakan Banten tersebut menarik karena mampu menjangkau infrastruktur hingga ke desa-desa dengan tetap memperhatikan efisiensi anggaran.
“Pemerintah Provinsi Banten memiliki perhatian besar terhadap infrastruktur, bukan hanya pada wilayah yang menjadi kewenangan provinsi, tetapi juga menjangkau hingga ke desa-desa. Ini menarik, karena di tengah efisiensi anggaran, Banten tetap mampu membangun jalan-jalan sampai ke pelosok,” ujar Helmi kepada wartawan.
Helmi berharap kunjungan ini dapat diikuti dengan kunjungan balasan dari Pemerintah Provinsi Banten ke Bengkulu. Menurutnya, pertukaran pengalaman antarprovinsi sangat penting untuk memperkuat kolaborasi dan meningkatkan pembangunan daerah. “Kami berharap setelah kunjungan ini, ada kunjungan balasan dari Pemerintah Provinsi Banten ke Bengkulu. Sebelumnya saya juga sudah berkunjung ke beberapa provinsi lain seperti Sumatera Utara, Lampung, dan Sumatera Selatan,” tambah Helmi.
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menaruh minat pada program pasar murah yang dijalankan di Bengkulu. Andra menilai program tersebut memberdayakan masjid sebagai pusat kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Saya melihat ada satu program menarik di Bengkulu, yaitu kegiatan keagamaan yang dilakukan setiap Jumat. Di setiap masjid, mereka mengadakan pasar murah yang diutamakan untuk anak-anak yang melaksanakan salat Jumat,” kata Andra. Dia menambahkan, anak-anak diberikan kesempatan membeli kebutuhan pokok dengan harga sangat terjangkau, misalnya beras seharga Rp70.000 bisa ditebus hanya Rp20.000, tanpa menggunakan dana APBD maupun APBN.
Kerja sama lintas provinsi ini diharapkan menjadi model kolaborasi pembangunan infrastruktur dan program sosial yang dapat saling ditiru antara daerah.
