Jakarta,spoiler.id — Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto perlu mengadakan pertemuan dengan para pemimpin partai politik guna membahas rencana pembahasan paket Undang-Undang Politik.
Menurut Doli, paket UU Politik tersebut sejalan dengan visi Prabowo dalam memperbaiki sistem politik nasional.
“Saya pikir langkah pertama adalah Pak Prabowo memperjelas apa yang pernah ia sampaikan ke publik,” ujar Doli, Senin (19/5/2025).
Doli yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi DPR menjelaskan, setelah tercapai kesepakatan antar pimpinan parpol, proses formal di DPR untuk membahas perubahan hukum dapat dilanjutkan.
Penyusunan paket aturan politik ini kemungkinan akan dilakukan melalui revisi UU Pemilu. Baleg DPR sendiri telah memasukkan revisi UU Pemilu dalam Prolegnas Prioritas 2025 dalam rapat pada November 2024. Namun, belakangan muncul tarik menarik antara Baleg dan Komisi II DPR terkait siapa yang akan memimpin pembahasan revisi tersebut.
Doli menegaskan bahwa tidak ada perselisihan serius mengenai pembahasan revisi UU Pemilu antara Baleg dan Komisi II. Ia juga tidak mempermasalahkan siapa yang bertanggung jawab atas penyusunan UU Politik tersebut, asalkan pembahasan segera dimulai.
“Ini tergantung pada konsensus politik. UU Pemilu harus dibahas jauh sebelum pelaksanaan pemilu, agar tidak menjadi isu yang mengganggu. Jika baru dibahas tahun 2026, maka akan ada keributan kembali,” kata Doli.
Dia juga menekankan pentingnya pembahasan paket UU Politik sekarang agar partisipasi publik dapat berjalan lebih bermakna.
Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR dari PDIP, Deddy Sitorus, menyebutkan kemungkinan revisi UU Paket Politik baru akan dibahas tahun depan karena potensial memicu perdebatan. “Kabar terakhir adalah pembahasan dijadwalkan pada 2026,” ujarnya.
Deddy menilai, revisi UU Paket Politik harus menyeluruh agar menghasilkan pemerintahan yang efektif dan legislasi berkualitas. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya kajian mendalam yang tidak hanya berfokus pada kepentingan individu atau kelompok tertentu. PDIP sendiri akan membahas substansi perubahan UU ini dalam Kongres partai tahun ini.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin, enggan banyak berkomentar terkait kemajuan pembahasan revisi UU Pemilu yang membuka peluang untuk paket UU Politik. “Semoga memang jadi dibahas,” jawabnya singkat.
Bahlil Kembali Angkat Isu Pembenahan Sistem Politik
Salah satu poin kontroversial dalam wacana paket UU Politik adalah ide pemilihan kepala daerah melalui DPRD, yang didukung Presiden Prabowo. Banyak pakar dan aktivis pemilu menilai sistem tersebut sebagai kemunduran karena mengurangi hak suara rakyat dalam pemilihan langsung.
Prabowo pernah menyampaikan kritik terhadap sistem politik Indonesia yang dianggap mahal dan tidak efisien dibanding negara tetangga. Pernyataan tersebut diungkapkan saat ia memberikan sambutan dalam acara HUT ke-60 Partai Golkar di Bogor, Desember 2024.
Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, juga mengangkat isu biaya politik yang tinggi dan menyampaikan gagasan sistem politik baru saat menghadiri Musyawarah Daerah XI Partai Golkar di Yogyakarta, Mei 2025. Ia menyebutkan sudah menyampaikan ide tersebut kepada Prabowo.
Dukungan PKB untuk Pertemuan Prabowo dengan Ketua Parpol
Rencana pertemuan antara Prabowo dan ketua umum partai politik juga mendapat dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Syaiful Huda, Ketua DPP PKB bidang pendidikan, yakin pertemuan ini dapat mengatasi perbedaan terkait pembahasan UU Paket Politik.
“Pertemuan ini akan menyelesaikan persoalan teknis dalam proses legislasi nanti,” kata Huda.
Ia menambahkan, baik ketua umum partai di dalam maupun di luar pemerintahan perlu berdiskusi soal paket UU Politik tersebut.
Meski begitu, menurut Huda, belum ada jadwal resmi pertemuan ketua umum parpol di Koalisi Indonesia Maju.
“Sampai sekarang, pertemuan masih sebatas sharing informasi saja,” ujarnya.
Pewarta: Syafri Yantoni
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © SPOILER 2025
