Seluma, Spoiler.id – Sekitar 700 massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), dan Perkumpulan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Seluma menggelar aksi damai di Kantor Bupati Seluma, Selasa (3/6/2025).
Aksi ini digelar untuk menuntut pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) dan tunjangan yang telah tertunggak selama enam bulan.
“Sudah enam bulan kami tidak menerima gaji. Ini pertama kalinya dalam sejarah Kabupaten Seluma. Kalau tidak mampu pimpin, silakan mundur!” tegas Alta Harmiyanto, Ketua DPC APDESI Kabupaten Seluma.
Dalam orasi, massa menyatakan akan menutup pelayanan kantor desa jika Bupati tidak menindaklanjuti tuntutan. Mereka juga menolak melakukan audiensi jika Bupati tidak hadir secara langsung.
“Kami bukan menolak program Bupati, tapi hak kami harus dibayar. Tanpa anggaran, mustahil kami bisa menjalankan aturan PP 11 Tahun 2019,” ungkap Sukman, Kepala Desa Talang Perapat.
Sekitar pukul 11.25 WIB, Bupati Seluma Erwin Octavian akhirnya menemui massa aksi bersama jajaran, termasuk Kapolres Seluma, Pj Sekda, Kadis PMD, dan unsur Forkopimda lainnya. Hearing berlangsung di ruang rapat Pemkab.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati mengakui adanya hambatan pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), terutama akibat keterlambatan pengajuan dari sebagian desa dan proses pencairan dari pemerintah pusat.
“Dari 182 desa, baru 125 yang mengajukan ADD. Kami sudah salurkan ke 47 desa, sisanya masih dalam kajian. Proses ini butuh waktu karena kami pun menunggu dari pusat,” ujar Bupati Erwin Octavian.
Bupati juga menanggapi soal polemik Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 18 Tahun 2023 tentang jam kerja perangkat desa yang dinilai tidak adil.
“Akan kita evaluasi kembali Perbup tersebut. Jika dinilai tidak adil, akan kita revisi,” ujarnya, merespons tuntutan revisi jam kerja yang dianggap lebih berat dibanding ASN.
Selain itu, Bupati mendorong optimalisasi BUMDes sebagai sumber pendapatan alternatif bagi desa, serta pembentukan koperasi merah putih yang akan ditopang pendanaannya melalui CSR Bank Bengkulu.
Bupati Seluma juga menjanjikan akan mendorong percepatan pencairan dana paling lambat Kamis, 5 Juni 2025.
Pewarta: Agusian
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT ©SPOILER 2025
