Bengkulu, Spoiler.id – Kementerian Transmigrasi mengalokasikan anggaran sebesar Rp15,3 miliar untuk mendukung pembangunan kawasan transmigrasi di Provinsi Bengkulu. Anggaran itu difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar, seperti sarana-prasarana, air bersih, hingga perbaikan jalan desa.
“Untuk kawasan transmigrasi, terutama sarana-prasarana dan jalan non-status, menjadi kewenangan kami untuk dibangun agar percepatan pertumbuhan ekonomi di desa-desa transmigrasi bisa berjalan eskalatif,” kata Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, saat berkunjung ke Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Selasa (9/9).
Selain untuk provinsi, Kementerian Transmigrasi juga memberikan tambahan anggaran Rp5,3 miliar khusus bagi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk pengembangan kawasan transmigrasi Lagita yang telah dibangun sejak 1980 dengan komoditas utama kelapa sawit dan karet.
Viva menjelaskan, saat ini ada lima kawasan transmigrasi di Bengkulu, yakni Lagita dan Enggano (Bengkulu Utara), Kedurang (Bengkulu Selatan), Muara Sahung (Kaur), serta Padang Ulak Tanding (Rejang Lebong).
Ia menegaskan, konsep transmigrasi kini telah berubah, tidak lagi sepenuhnya terpusat di pemerintah pusat, melainkan berdasarkan permintaan daerah. “Transmigrasi bisa dilakukan apabila ada permintaan resmi dari pemerintah daerah,” jelasnya.
Pemprov Bengkulu Fokus Infrastruktur Jalan
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyampaikan Pemprov Bengkulu telah menganggarkan hampir Rp600 miliar dari APBD 2025 untuk pembangunan jalan, khususnya di kawasan transmigrasi.
“Ketika para transmigran menanam sawit atau komoditas lain, mereka membutuhkan akses jalan layak agar hasil pertanian mudah dipasarkan,” kata Helmi.
Helmi menambahkan, pada 2026 alokasi anggaran perbaikan jalan dan jembatan akan dinaikkan menjadi sekitar Rp700 miliar. Ia memperkirakan total kebutuhan untuk infrastruktur jalan dan jembatan di Bengkulu mencapai Rp2,5 triliun, dengan kemungkinan dikerjakan melalui skema kontrak tahun jamak (Multi Years Contract/MYC).
Tim Ekspedisi Patriot dan Keluhan Warga
Dalam kunjungan itu, Wamen Transmigrasi juga menyambangi Posko Tim Ekspedisi Patriot di kawasan Lagita. Tiga tim ditempatkan di sana dengan total 15 anggota yang terdiri dari dosen, alumni, dan mahasiswa.
Salah satu anggota, Nadia dari Universitas Padjadjaran, menyoroti harga ayam yang tinggi karena minimnya peternakan lokal. “Kami berharap ada evaluasi agar produksi pakan dan peternakan bisa ditingkatkan di kawasan transmigrasi,” ujarnya.
Sementara itu, Jefrio, anggota tim lainnya, menilai potensi sawit Bengkulu Utara masih bisa dikembangkan melalui pengolahan lanjutan dan kemandirian pupuk.
Di sisi lain, warga masih menghadapi masalah legalitas sertifikat hak milik (SHM). Margono, pengurus Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia (Patri), mengungkapkan adanya cacat dokumen akibat penggunaan cairan koreksi pada nama pemilik. Kondisi itu menyulitkan warga saat menjadikan sertifikat sebagai agunan di bank.
“Banyak sertifikat ditolak bank karena dianggap cacat hukum,” kata Margono.
Pewarta: Restu Edi
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © SPOILER 2025
