Jakarta, Spoiler.id – Direktur Eksekutif Trust Indonesia, Ahmad Fadhli, menyoroti isu keterlibatan sejumlah anggota DPRD dalam kepemilikan maupun pengelolaan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah. Meski secara hukum tidak ada aturan yang dilanggar, ia menilai praktik tersebut tidak etis dan berpotensi merugikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Jangan sampai jatah rakyat kecil dimakan juga oleh anggota DPRD,” tegas Fadhli saat dihubungi di Jakarta, Rabu (17/9).
Fadhli mengingatkan, MBG merupakan program prioritas sekaligus janji kampanye Presiden Prabowo Subianto. Selain bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, program ini juga dirancang untuk menggerakkan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM.
Menurutnya, sistem MBG bersifat terbuka (open access) dengan seleksi dapur dilakukan secara online sesuai SOP dari Badan Gizi Nasional (BGN). Proses verifikasi biasanya mempertimbangkan kelengkapan dokumen dan skala prioritas wilayah.
“Jika ada anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang ikut mendirikan dapur MBG, maka bisa dipastikan itu adalah oknum yang hanya mengejar keuntungan bisnis pribadi,” ujar Fadhli.
Ia juga mendesak Kepala BGN, Dadan Hindayana, agar memperketat verifikasi mitra dan mencegah monopoli dapur MBG oleh elit politik. “Jangan sampai UMKM justru tidak mendapat dampak ekonomi dari program ini,” tegasnya.
Sebelumnya, beredar kabar sejumlah anggota DPRD di beberapa daerah terlibat dalam pengelolaan dapur MBG. Meski secara aturan tidak dilarang, banyak pihak menilai rangkap peran legislator sebagai pengawas dan pelaksana program bertentangan dengan prinsip etika publik.
Menanggapi hal ini, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan kerja sama dapur MBG terbuka untuk semua pihak. “(Mitra dapur MBG) terbuka untuk semua pihak,” katanya saat dikonfirmasi, Minggu (14/9).
Hingga kini, Presiden Prabowo menyebut program MBG telah menjangkau lebih dari 23 juta penerima manfaat, termasuk ibu hamil. Jumlah dapur MBG pun terus bertambah, sekitar 6.610 unit dengan 50 pekerja per dapur.
Prabowo menargetkan MBG menyasar 82,9 juta penerima hingga akhir 2025. “Tahun ini pemerintah sudah menganggarkan Rp171 triliun, tahun depan Rp335 triliun untuk mendukung program MBG di seluruh desa, kecamatan, dan kabupaten,” ungkap Prabowo di ICE BSD, Tangerang, (28/8).
Pewarta: Restu Edi
Editor : Desty Dwi Fitria
COPYRIGHT © SPOILER 2025
