Spoiler.id – Banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera kembali menunjukkan bahwa bencana yang terjadi bukan semata akibat cuaca ekstrem. Fenomena siklon tropis Senyar dan Koto yang disebut BMKG sebagai kejadian pertama di Selat Malaka memang merupakan tanda perubahan iklim yang semakin nyata. Namun, pemicu meteorologis itu tidak berdiri sendiri. Kerusakan ekologis yang berlangsung lama di kawasan hulu, hilangnya tutupan hutan, sedimentasi sungai, serta ekspansi industri ekstraktif menjadi faktor yang memperparah bencana hingga menimbulkan korban jiwa.
Dalam dua dekade terakhir, Sumatera mengalami tekanan hebat dari perluasan perkebunan sawit, tambang emas, nikel, dan batu bara, hingga penebangan hutan legal dan ilegal. Berbagai izin dikeluarkan untuk mengejar pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi. Konversi hutan yang masif membuat daya dukung alam melemah, sehingga hujan ekstrem menimbulkan banjir bandang dan longsor dalam skala besar yang tidak mampu ditahan bentang alam.
Kerusakan ini bukan hanya disebabkan aktivitas masyarakat kecil, melainkan juga oleh ekspansi industri besar yang memiliki izin usaha dan dukungan politik. Masyarakat yang kerap disalahkan justru berada dalam lingkaran ekonomi yang sulit, dengan akses terbatas terhadap lapangan kerja maupun ruang hidup yang telah dikuasai konsesi skala besar.
Situasi ini memperlihatkan bahwa paradigma pembangunan yang menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas, sementara dampak ekologis dinilai sebagai persoalan yang bisa diselesaikan kemudian, memiliki konsekuensi berat. Biaya pemulihan lingkungan selalu jauh lebih besar dibanding manfaat ekonomi yang dikejar. Lebih jauh, bencana ini memperlihatkan lambatnya respons negara. Penetapan status bencana nasional kerap dipertimbangkan dari sudut implikasi politik dan anggaran. Sementara itu, kerusakan ekologis yang menjadi akar masalah sering tidak menjadi perhatian utama.
Dalam konteks perubahan iklim yang semakin cepat, cuaca ekstrem akan semakin sering terjadi. Tanpa perubahan tata kelola lahan dan pengetatan izin industri ekstraktif, kawasan hulu di Sumatera dan wilayah lain berisiko menjadi pusat bencana berikutnya. Seruan aktivis lingkungan, akademisi, dan masyarakat adat agar dilakukan perubahan paradigma pembangunan sudah lama disampaikan, namun belum terwujud dalam kebijakan yang tegas.
Model ekonomi yang terus memperkuat ekspansi sektor ekstraktif, termasuk di bawah konsep pembangunan nasional saat ini, masih menganggap hutan sebagai sumber komoditas dan sungai sebagai infrastruktur pendukung. Selama pendekatan ini tidak berubah, bencana ekologis akan menjadi kejadian yang berulang dan semakin parah.
Bencana yang terjadi di Sumatera bukan hanya soal curah hujan ekstrem. Ini adalah cermin dari kebijakan pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan. Hutan yang hilang, sungai yang rusak, dan bukit yang dikeruk bukan hanya menghilangkan sumber daya alam, tetapi juga ruang hidup, pengetahuan ekologis, serta identitas masyarakat adat. Akibatnya, kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat miskin di desa menjadi pihak yang paling terdampak.
Di tengah ambisi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, fondasi ekologis yang rapuh menjadi pengingat bahwa tidak ada masa depan yang dapat dibangun di atas lingkungan yang rusak. Banjir Sumatera menjadi peringatan keras bahwa tanpa perubahan arah pembangunan, bencana ekologis akan menjadi kondisi normal baru.
Pertanyaan besar kini bukan lagi apakah paradigma pembangunan harus berubah, namun mengapa perubahan itu tidak kunjung dimulai. Alam telah berkali-kali memberi peringatan melalui bencana yang berulang. Kini, tugas negara dan seluruh pemangku kepentingan adalah mendengarkan peringatan itu sebelum terlambat.
Oleh: Hidayatullah Rabbani, Peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
